Ini Kata Bupati Pangandaran Kades Sindangjaya Diberhentikan
Sergapreborn Pangandaran Bupati Pangandarang, Citrapitoriyami, menekankan bahwa pelepasan kepala desa Sindanjaya di distrik Manganjaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Deklarasi diajukan di tengah lampu lampu publik sehubungan dengan dugaan penggelapan desa Fond (DD) yang menyebabkan demonstrasi sipil.
“Tentu saja keputusannya (keputusan) dan menanggapi peraturan. Kami (pemerintah daerah) juga harus menanggapi prosedur,” kata Citra setelah safari Ramadhan pada hari Sabtu (15 Maret 2025) di Gedung Padahelan di Pusat Islam.
Citra menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti keputusan yang berlaku. “Jadi kita pasti mengikuti pemerintah daerah, karena kita sejalan dengan aturan,” katanya.
Baca Juga: BPBD Pangandaran menerima laporan lebih dari 67 rumah yang terkena dampak cuaca ekstrem
Namun demikian, Citra mengakui bahwa proses pembuangan berlangsung selama kepemimpinan hujan sebelumnya. Karena itu, ia tidak tahu proses hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut.
“(Pelepasan) belum datang sejak semester saya. Pada waktu itu (bupati sebelumnya), ”katanya.
“(Karena pertanyaan hukum) Saya tidak tahu karena ini bukan waktu saya. Saya tidak menanyakannya dengan Direktur Sosial masalah sosial. Saya belum membahasnya, saya belum bertemu. Pembuangan kepala desa Sindanjaya disebabkan oleh kecurigaan korupsi agen desa
Pelepasan kepala desa Sindanjaya, Asep Roni, termasuk dalam urutan Bupati Pangandarran No. 400.10.2/KPT.79-/2025. Status akhir diputuskan di Parigi pada 13 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Pangandarang-Regent Jejewiradinata.
Sebelumnya, ratusan penduduk desa dari Sindanjaya telah mengadakan demonstrasi di kantor -kantor desa, menuntut Asep Roni mengundurkan diri dari posisinya. Kampanye ini dipicu oleh Rs 700 crore atas dugaan penggelapan anggaran DD pada tahun 2024.
“Kami meminta Asep Roni untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala desa,” kata Fauzi, koordinator aksi untuk halaman kantor desa Sandangjaya pada hari Selasa (03.12.2024). Warga mengutuk anggaran DD untuk 14 program fisik dan non-fisik yang tidak direalisasikan dengan baik. Kasus ini masih terbuka untuk umum dan diharapkan diselesaikan secara transparan dan adil.
Heri
