Gelar Pelatihan dan Pendidikan Paralegal, Ratusan Aparat Desa Diberangkatkan
Purwakarta – Sergapreborn Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengadakan acara pembukaan dan pelepasan peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang diikuti oleh ratusan aparat desa. Acara ini berlangsung di Taman Maya Datar pada hari Jumat, 31 Oktober 2025.
Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si., mewakili Pj. Sekda Purwakarta, secara resmi membuka dan melepas peserta Diklat Paralegal tersebut.
Sebanyak 576 peserta yang merupakan perwakilan dari 183 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Purwakarta mengikuti Diklat Paralegal ini. Pelatihan akan dilaksanakan selama tiga hari di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).
“Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan masalah hukum yang berbasis keadilan restoratif dan musyawarah desa. Paralegal desa dan kelurahan ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan aman,” ujar Asda Rahmat dalam sambutannya.
Menurutnya, pembentukan 576 paralegal desa dan kelurahan se-Kabupaten Purwakarta merupakan tonggak bersejarah dalam upaya memperkuat kesadaran hukum masyarakat dari tingkat paling dasar. Inisiatif ini adalah hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan Universitas Singaperbangsa Karawang.
Para peserta akan mengikuti pendidikan paralegal selama tiga hari di Universitas Singaperbangsa Karawang. Materi yang diberikan meliputi pengantar Ilmu Hukum, penyelesaian sengketa ringan, hingga kemampuan memberikan edukasi hukum di lingkungan masyarakat.
Program ini, lanjut Rahmat, menjadi yang pertama di Indonesia, di mana aparatur desa secara resmi dilatih dan disertifikasi sebagai paralegal. Setelah menyelesaikan pendidikan, para peserta akan memperoleh gelar non-keahlian akademik sebagai pengakuan atas kapasitas mereka dalam membantu menciptakan ketertiban dan keadilan di wilayah masing-masing.
Kehadiran paralegal ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar hukum menuju Indonesia yang berkeadilan.
Dukungan Kejaksaan Negeri Purwakarta
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Purwakarta, Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D., menyampaikan bahwa program ini merupakan semangat yang luar biasa dan menjadi pilot project bagi wilayah lain di Jawa Barat.
“Pagi ini, hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, adalah hari kedua saya bertugas sebagai Kajari di Kabupaten Purwakarta. Hari ini saya mengikuti acara yang sangat spesial yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu pembukaan atau pengantaran pelatihan paralegal untuk mengisi Posbakum se-Kabupaten Purwakarta,” kata Apsari Dewi, seperti dikutip dari Akun IG Kejari Purwakarta.
Ia berharap bahwa pelatihan ini akan menjadi titik balik bagi seluruh perangkat desa untuk dapat mengetahui, mengerti, dan mengenal hukum lebih baik, serta memahami bahwa hukum bukan hanya untuk ditakuti tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat.
Kajari Purwakarta juga menambahkan bahwa pihaknya memiliki program “Jaksa Masuk Desa” dan “Jaksa Masuk Sekolah” sebagai upaya memberikan kesadaran hukum dan penerangan hukum kepada seluruh masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Perwakilan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Kabag Prokompim, jajaran Universitas Singaperbangsa, kepala desa, lurah, dan para peserta pelatihan. (`Herman B)
