Sergapreborn Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Saat ini, Pemkot Bandung terus mencermati perkembangan kebijakan tersebut sambil menunggu arahan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan skema pembiayaannya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar proses penyesuaian status kepegawaian dapat berjalan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Pemerintah daerah terus mencermati perkembangan kebijakan tersebut, terutama terkait skema pembiayaan yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.
Menurutnya, kepastian mekanisme dari pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian secara terukur.
Saat ditanya mengenai anggaran untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menjelaskan bahwa penganggarannya masih menunggu kepastian skema dari pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan menyesuaikan langkah pelaksanaannya setelah aturan serta mekanisme pembiayaan ditetapkan.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya. (Mulyani)
