Opini Nasional
Trending

Akidi Tio Versus Koruptor di Bea Cukai

Berita Opini

Opini Nasional – Sergapreborn

Oleh: Mukhlis el-Rifqi
(Pertapa Sufi Jalanan)

Bangsa ini harus berguru kepada Akidi Tio soal kedermawanan sosial. Bayangkan Akidi Tio masih sempat berderma, pejabat negara di Bea Cukai justru menerima suap import tekstil. Luar biasa negara ini dirugikan Rp 1.6 Trilyun pelakunya hanya divonis 5 tahun penjara.

Dalam dua tahun terakhir ini ada obral vonis ringan kepada terdakwa kasus korupsi kelas kakap. Logika apa yang digunakan oleh para hakim sehingga mudah menawarkan diskon hukuman?!

Kontras sekali dengan kasus Habib Rizieq yang sama sekali tidak korupsi uang negara, dia dihukum berat untuk pelanggaran prokes. Habib Rizieq tidak pernah menikmati uang suap dan uang negara, tapi hukumannya sangat menyeramkan.

Ketidakadilan ini yang akan meruntuhkan bangsa yang besar ini. Negara akan ambruk oleh prilaku aparat penegak hukum yang tidak adil. Korupsi tidak hilang dan pelakunya tidak jera. Sebaiknya aparat semacam ini dipensiun saja. Masih banyak anak bangsa ini yang siap menjadi penegak hukum berkeadilan.

Coba renungkan ini kasus di Bea Cukai. Pejabat kecil yang dikorbankan, sedangkan selevel Kepala Kanwil Bea Cukai aman-aman saja. Mungkinkah Kepala Kanwil Bea Cukai tidak tahu anak buahnya korupsi? Untung pejabat kelas teri yang korupsi Rp 1.6 trilyun ini dapat diskon hukuman hanya 5 tahun.

Seperti dilansir sejumlah media, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada pejabat Bea dan Cukai dalam kasus korupsi impor tekstil. Akibat perbuatan mereka, tekstil China membanjiri pasar dalam negeri sehingga industri tekstil Indonesia babak belur dan banyak yang bangkrut dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,6 triliun.

Dalam kasus itu, ada lima terdakwa yaitu:

  1. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC), Mokhammad Mukhlas
  2. Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I, Kamaruddin Siregar
  3. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC I, Dedi Aldrian
  4. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC II, Hariyono Adi Wibowo
  5. Bos perusahaan swasta, Irianto.

Berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara dapat dinilai secara keekonomian adalah minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000.

“Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, di mana perusahaan Irianto berkontribusi 2,29 persen sebesar Rp 1.496.560.800.000 dan perusahaan satunya berkontribusi 0,229 persen sebesar Rp 149.656.080.000 dari total seluruh kerugian perekonomian negara akibat importasi tekstil secara tidak sah sebesar Rp 65,352 triliun,” kata jaksa dalam dakwaannya.

Pada 7 April 2020 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada:

  1. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC), Mokhammad Mukhlas
  2. Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC I, Kamaruddin Siregar
  3. Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC II, Hariyono Adi Wibowo

Bayangkan kerugian negara sebesar itu hanya diganjar 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Untunglah Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis 5 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.

(***)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button