Beranda Opini Nasional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Menggagas Pembaruan Kebijakan dan Kurikulum

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Menggagas Pembaruan Kebijakan dan Kurikulum

10
0
Penulis : Iih Faihaah Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI
Penulis : Iih Faihaah Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI

Sergapreborn Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah menggagas pembaruan kebijakan dan kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).

Pembaruan ini diarahkan untuk menjawab perubahan lingkungan pemerintahan yang semakin kompleks serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Gagasan tersebut dikembangkan oleh Iih Faihaah, Kepala Subdirektorat Akademik dan Kepesertaan pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI.

Inisiatif berfokus pada penyesuaian materi pelatihan dan menyentuh pembenahan kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraannya. Melalui pembaruan tersebut, LAN ingin memastikan bahwa pelatihan kepemimpinan benar-benar mampu mempersiapkan pejabat pemerintah menghadapi tantangan organisasi dan pembangunan.

Dengan demikian, PKN Tingkat II diharapkan menjadi tahapan pengembangan kompetensi menjadi instrumen strategis untuk melahirkan pemimpin pemerintahan yang mampu menghasilkan perubahan nyata.

Dorongan pembaruan ini berangkat dari kenyataan bahwa tantangan kepemimpinan pemerintahan saat ini telah jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan ekonomi global, hingga persoalan lingkungan menuntut pemimpin pemerintah memiliki kemampuan yang semakin beragam.

Seorang pejabat tidak lagi cukup hanya memahami prosedur administrasi dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Mereka juga dituntut mampu membaca perubahan, mengambil keputusan berdasarkan data, mengelola risiko, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Pada saat yang sama, masyarakat semakin mengharapkan pelayanan pemerintah yang cepat, transparan, mudah diakses, dan mampu memberikan solusi. Kondisi tersebut mendorong perlunya desain pelatihan kepemimpinan yang lebih relevan dengan kebutuhan pemerintahan masa kini dan masa depan.

Salah satu landasan penting pembaruan tersebut adalah perubahan arah kebijakan manajemen ASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar kemampuan
ASN senantiasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman.

Pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem pembelajaran ASN secara lebih luas.
Artinya, peningkatan kapasitas seorang aparatur tidak seharusnya hanya bergantung pada keikutsertaannya dalam pelatihan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui berbagai pengalaman belajar lainnya.

Perubahan paradigma tersebut menjadi alasan penting bagi LAN untuk meninjau kembali kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang selama ini berlaku. Kebijakan baru diharapkan mampu menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karier, dan kesiapan ASN dalam menduduki jabatan manajerial.

Selama ini, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan antara lain mengacu pada Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan perubahan kebijakan manajemen ASN dan ekosistem pembelajaran yang semakin berkembang. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum terintegrasinya proses seleksi peserta dengan keseluruhan tahapan penyelenggaraan pelatihan.

Pengaturan seleksi masih berada dalam regulasi tersendiri, sehingga proses penentuan peserta dan pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya berada dalam satu alur kebijakan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan proses administrasi yang berulang dan waktu tunggu bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Oleh karena itu, pembaruan yang digagas LAN diarahkan untuk menyatukan proses perencanaan, seleksi, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, hingga tindak lanjut setelah peserta menyelesaikan pelatihan.

Dalam konteks PKN Tingkat II, pembaruan tersebut memiliki arti penting karena pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki posisi strategis dalam menggerakkan organisasi pemerintahan.

Mereka bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan menjadi strategi yang dapat dilaksanakan oleh organisasi. Tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk memahami persoalan secara menyeluruh, mengelola sumber daya, menggerakkan pegawai, dan membangun koordinasi lintas sektor.

Seorang pemimpin juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kompetensi kepemimpinan yang dikembangkan melalui PKN Tingkat II perlu mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Pembaruan kurikulum diharapkan dapat memperkuat kapasitas peserta untuk memimpin perubahan organisasi sekaligus menghasilkan dampak publik yang berkelanjutan.

Salah satu gagasan utama dalam pembaruan kurikulum tersebut adalah mempertegas karakter kepemimpinan yang menjadi sasaran setiap jenjang pelatihan. PKN Tingkat II diarahkan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis transformatif.

Secara sederhana, kompetensi ini menggambarkan kemampuan seorang pemimpin untuk merumuskan arah perubahan, menggerakkan strategi organisasi, dan mengoptimalkan berbagai sumber daya guna menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Fokusnya bukan semata-mata kemampuan mengelola kegiatan rutin atau memastikan pekerjaan administratif terselesaikan. Peserta diharapkan mampu melihat persoalan organisasi secara lebih luas dan memahami keterkaitannya dengan kebijakan serta kebutuhan pembangunan. Dengan pendekatan ini, keberhasilan seorang lulusan PKN Tingkat II diukur dari kemampuannya menyelesaikan pelatihan dan kapasitasnya membawa organisasi menuju perubahan yang lebih baik.

Pembaruan kurikulum juga diarahkan untuk membangun kompetensi kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan modern. Pemimpin ASN perlu memiliki literasi digital dan kemampuan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Perkembangan kecerdasan buatan juga menuntut pemimpin memahami manfaat sekaligus risiko penggunaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teknologi tidak cukup hanya diperkenalkan sebagai alat bantu pekerjaan, namun harus dipahami sebagai bagian dari perubahan cara organisasi bekerja dan memberikan pelayanan. Selain itu, aspek keamanan data, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi juga menjadi perhatian.

Dengan demikian, kurikulum PKN Tingkat II diharapkan dapat membekali peserta agar mampu memimpin transformasi digital secara bijaksana, aman, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Aspek lain yang mendapat perhatian adalah kemampuan membangun kolaborasi lintas organisasi dan lintas sektor. Berbagai persoalan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah atau satu kementerian dan lembaga.

Penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi daerah, hingga perbaikan pelayanan publik membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin dituntut mampu menyatukan kepentingan, membangun kesepahaman, dan menggerakkan sumber daya bersama.

Oleh sebab itu, pengalaman pembelajaran PKN Tingkat II perlu memberikan ruang lebih besar bagi peserta untuk memahami dan mempraktikkan kepemimpinan kolaboratif. Pendekatan tersebut diharapkan melahirkan pemimpin kuat dalam mengelola organisasinya sendiri sekaligus mampu membangun sinergi untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Dari sisi struktur pembelajaran, rancangan pembaruan mengusulkan pengelompokan kurikulum ke dalam tiga bagian utama, yaitu kurikulum fondasi, kurikulum inti jenjang, dan kurikulum pilihan atau kontekstual.

Kurikulum fondasi berisi pemahaman mendasar mengenai identitas pemimpin publik, konstitusi, etika, integritas, sistem pemerintahan, dan kepentingan publik. Kurikulum inti jenjang berfokus pada kompetensi kepemimpinan yang wajib dikuasai sesuai tingkat tanggung jawab jabatan. Sementara itu, kurikulum pilihan memberikan ruang bagi peserta untuk mempelajari isu-isu yang relevan dengan sektor, wilayah, prioritas pembangunan, maupun kebutuhan pengembangan individu.

Pembagian ini memungkinkan pelatihan memiliki standar kompetensi yang sama sekaligus tetap memperhatikan perbedaan tantangan yang dihadapi setiap peserta. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi dipandang sebagai materi yang seragam untuk semua orang, melainkan sebagai proses pengembangan kompetensi yang memiliki arah dan relevansi dengan pekerjaan masing-masing.

Pembaruan juga menyentuh metode pembelajaran yang selama ini cenderung identik dengan kegiatan di ruang kelas. Ke depan, pengalaman belajar diharapkan lebih beragam melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, pembelajaran digital, praktik di tempat kerja, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dari pengajar, tetapi juga belajar melalui penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi organisasi. Pendekatan ini memungkinkan peserta menguji gagasan, mengembangkan solusi, dan memahami berbagai konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pembelajaran juga dapat memanfaatkan simulasi, diskusi kasus, praktik pengambilan keputusan, serta proyek kolaboratif yang melibatkan lebih dari satu instansi. Melalui metode tersebut, PKN Tingkat II diharapkan menjadi proses pembelajaran yang lebih dinamis, aplikatif, dan dekat dengan realitas pekerjaan seorang pemimpin.

Hal penting lainnya adalah perubahan cara memandang proyek perubahan yang selama ini menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan kepemimpinan.

Proyek perubahan tidak seharusnya hanya menjadi persyaratan akademis yang diselesaikan selama peserta mengikuti pelatihan. Lebih dari itu, proyek tersebut perlu berangkat dari persoalan strategis yang benar-benar dihadapi organisasi dan memiliki peluang untuk memberikan manfaat nyata.

Keberhasilan proyek juga perlu dilihat dari sejauh mana gagasan yang dihasilkan dapat diterapkan, dikembangkan, dan dilanjutkan setelah pelatihan selesai.

Dalam rancangan pembaruan, bukti keberhasilan dapat mencakup perubahan proses kerja, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan koordinasi, hingga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini, proyek perubahan diharapkan menjadi bagian dari upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar produk yang disusun demi memenuhi kewajiban pelatihan.

Sejalan dengan perubahan tersebut, sistem evaluasi peserta juga diusulkan agar tidak hanya bertumpu pada kehadiran, penyelesaian tugas, dan penilaian selama pembelajaran. Evaluasi perlu dilakukan sejak awal untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti pelatihan. Selama proses pembelajaran, peserta memperoleh umpan balik agar dapat memperbaiki dan mengembangkan kompetensinya. Pada akhir program, penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang diharapkan.

Bukti penilaian dapat berasal dari berbagai bentuk, seperti hasil simulasi, analisis kebijakan, kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data, praktik kolaborasi, dan penerapan pembelajaran di tempat kerja. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan penilaian yang lebih menyeluruh dan menggambarkan kemampuan nyata peserta sebagai calon pemimpin strategis.

Tidak berhenti pada kelulusan, rancangan pembaruan juga memberikan perhatian lebih besar terhadap evaluasi setelah pelatihan atau evaluasi pascapelatihan. Selama ini, keberhasilan pelatihan sering kali lebih mudah dilihat melalui jumlah peserta yang lulus dan memperoleh sertifikat.

Padahal, manfaat sesungguhnya dari sebuah pelatihan kepemimpinan baru dapat terlihat ketika peserta kembali menjalankan tugasnya di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, evaluasi pascapelatihan diusulkan untuk melihat apakah kompetensi yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam pekerjaan.

Pengukuran juga diarahkan untuk mengetahui kontribusi alumni terhadap peningkatan kinerja organisasi dan keberlanjutan hasil proyek perubahan. Dalam jangka lebih panjang, LAN ingin memperoleh gambaran mengenai kontribusi pelatihan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mendukung evaluasi tersebut, rancangan kebijakan mengusulkan pengamatan secara bertahap sesuai dengan rentang waktu setelah pelatihan. Dalam tiga hingga enam bulan pertama, evaluasi dapat diarahkan untuk melihat perubahan perilaku kepemimpinan dan penerapan kompetensi di tempat kerja.

Selanjutnya, pada rentang enam hingga dua belas bulan, perhatian diberikan pada kontribusi alumni terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dalam jangka dua belas hingga dua puluh empat bulan, evaluasi dapat diperluas untuk melihat manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lintas organisasi.

Pengukuran tersebut melibatkan instansi asal peserta, atasan, alumni, LAN, serta evaluator independen apabila diperlukan. Melalui mekanisme ini, LAN diharapkan dapat memperoleh bukti yang lebih kuat mengenai manfaat investasi pemerintah dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan.

Pembaruan kebijakan juga berupaya menghubungkan pelatihan kepemimpinan dengan sistem manajemen talenta ASN. Selama ini, pelatihan terkadang masih dipandang sebagai kewajiban yang harus diselesaikan setelah seseorang menduduki jabatan tertentu. Ke depan, pelatihan diharapkan menjadi bagian dari proses mempersiapkan ASN yang memiliki potensi dan kompetensi untuk mengisi jabatan manajerial. Artinya, kebutuhan pelatihan perlu diselaraskan dengan perencanaan karier, pemetaan talenta, dan kebutuhan organisasi dalam jangka panjang.

Peserta dapat diprioritaskan berdasarkan kesiapan kompetensi, kebutuhan jabatan strategis, serta rencana suksesi di lingkungan instansinya. Pendekatan tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan PKN Tingkat II lebih tepat sasaran karena peserta yang mengikuti pelatihan benar-benar dipersiapkan untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.

Dari sisi tata kelola, rancangan pembaruan juga mengarah pada pembagian pengaturan yang lebih proporsional antara Peraturan LAN dan Keputusan Kepala LAN. Peraturan LAN diharapkan mengatur prinsip-prinsip utama, tujuan, standar minimum, kewenangan, serta jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan.

Sementara itu, rincian teknis seperti struktur kurikulum, jumlah jam pelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen evaluasi dapat diatur melalui kebijakan turunan yang lebih mudah diperbarui.

Pembagian ini penting karena perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi dapat berubah lebih cepat dibandingkan proses penyusunan peraturan. Dengan mekanisme tersebut, pembaruan kurikulum dapat dilakukan secara lebih responsif tanpa harus selalu mengubah regulasi utama.

Namun, fleksibilitas tetap harus disertai standar yang jelas agar kualitas pelatihan tetap terjaga di seluruh lembaga penyelenggara.

Gagasan pembaruan yang dikembangkan oleh Iih Faihaah ini juga mencerminkan upaya LAN untuk menempatkan pelatihan kepemimpinan sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran ASN yang lebih luas. Pelatihan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan perlu terhubung dengan kebijakan Corporate University, pengembangan talenta, pengakuan pembelajaran, serta perencanaan kompetensi di setiap instansi.

Dengan keterhubungan tersebut, pengalaman belajar yang telah diperoleh ASN melalui berbagai jalur dapat menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi yang lebih terpadu. Instansi juga diharapkan dapat merencanakan kebutuhan pelatihan berdasarkan tantangan organisasi, bukan semata-mata mengikuti pola penyelenggaraan rutin.

Bagi peserta, pendekatan ini membuka peluang untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan jenjang karier. Pada akhirnya, integrasi tersebut diharapkan membangun sistem pengembangan pemimpin ASN yang lebih terarah, berkelanjutan, dan saling mendukung.

Meski demikian, pembaruan kebijakan dan kurikulum tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara terburu-buru. Rancangan perubahan masih memerlukan pembahasan, penyelarasan regulasi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian PANRB, BKN, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, alumni, serta para ahli pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan.

Tahapan implementasi juga perlu memperhatikan kesiapan sistem informasi, kapasitas penyelenggara, ketersediaan anggaran, serta keberlanjutan peserta yang sedang mengikuti pelatihan. Masa transisi diperlukan agar perubahan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi peserta maupun lembaga penyelenggara. Dengan perencanaan yang matang, pembaruan diharapkan dapat berjalan secara bertahap sekaligus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional.

Pada akhirnya, pembaruan PKN Tingkat II merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat kualitas kepemimpinan di lingkungan pemerintahan Indonesia. Tantangan birokrasi ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami aturan sekaligus mampu menggerakkan perubahan, membangun kolaborasi, memanfaatkan teknologi, dan menghasilkan solusi atas persoalan masyarakat.

LAN melalui gagasan pembaruan yang tengah dikembangkan ini berupaya memastikan bahwa investasi negara dalam pelatihan kepemimpinan memberikan manfaat yang lebih nyata. Keberhasilan pelatihan kini perlu diukur dari perubahan kapasitas pemimpin serta kontribusinya terhadap organisasi dan masyarakat.

Iih Faihaah bersama Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI mendorong agar arah pengembangan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Harapannya, PKN Tingkat II dapat semakin berperan dalam menyiapkan pemimpin ASN yang adaptif, transformatif, berintegritas, dan mampu menghadirkan nilai publik bagi masyarakat

Iih Faihaah Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini