Sergapreborn Kota Sungai Penuh. Proyek pembangunan Pasar Beringin Jaya di Dusun Baru, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang bersumber dari dana APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp 46,8 miliar (disebut hingga Rp 55 miliar dengan fasilitas penunjang) menjadi sorotan publik. Proyek yang seharusnya selesai pada Agustus 2026 ini mengalami keterlambatan beruntun dan kini memasuki masa addendum dengan denda berjalan.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan pada 02 November 2026 pukul 15:06 dan 15:14 WIB di lokasi proyek dengan koordinat 2.062791°S, 101.395092°E, ditemukan fakta bahwa progres fisik jauh di bawah klaim resmi Kasatker yang menyatakan sudah 90%.
TIGA TEMUAN UTAMA DI LAPANGAN :
1. Dinding luar belum semua Diplester Tapi sudah ada yang dicat
Tim investigasi menemukan dinding bagian luar belum diplester secara keseluruhan namun sudah ada yang dicat. Secara teknis konstruksi, ini merupakan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) karena urutan yang benar adalah pasang bata, plester, aci, baru pengecatan. Praktik ini diduga untuk mengejar kesan visual sudah jadi.
2. Keramik Belum Terpasang
Sesuai keterangan lapangan yang dihimpun, pekerjaan keramik lantai pasar belum terpasang sama sekali (0%). Padahal bobot pekerjaan keramik dan finishing interior merupakan komponen penting yang mencapai 10-15% dari total kontrak. Mustahil progres 90% jika keramik masih nol.
3. Drainase dan Lantai Halaman Masih Tahap Awal
Bukti foto bertimemark menunjukkan :
– Drainase lingkungan baru tahap pembesian wiremesh, belum dilakukan pengecoran (Foto 15:06 WIB)
– Lantai dasar/halaman baru gelar wiremesh, bekisting roboh dan area masih berantakan (Foto 15:14 WIB).
ANALISIS TEKNIS :
Berdasarkan perhitungan bobot pekerjaan konstruksi pasar :
– Struktur dan Atap (Sudah terpasang) : 90%
– Dinding Luar (Belum plester penuh) : 50%
– Drainase : 40%
– Lantai Halaman : 35%
– Finishing Dalam / Keramik : 15%
Estimasi progres riil di lapangan hanya 62-68%, bukan 90%. Selisih 22-28% setara dengan nilai pekerjaan Rp 10,3 Miliar hingga Rp 13,1 Miliar dari dana APBN.
KRONOLOGI KONTRAK KRITIS :
– Agustus 2026 : Kontrak awal berakhir
– Agustus – Oktober 2026 : Perpanjangan pertama (Addendum Waktu I) hingga akhir Oktober 2026
– Awal November 2026 : Diberikan Addendum 50 Hari Kerja dengan denda mulai dihitung.
Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, denda keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak per hari.
– Nilai Kontrak Rp 46,8 Miliar = Denda Rp46,8 Juta/hari
– Potensi denda 50 hari = Rp2,34 Miliar
– Jika nilai Rp55 Miliar = Denda Rp 55 Juta/hari atau Rp 2,75 Miliar untuk 50 hari.
Dengan sisa pekerjaan 32-38% (keramik, drainase, plester, dll) dan hanya 50 hari kerja, target penyelesaian sangat diragukan. Jika tidak selesai, denda akan terus bertambah dan proyek terancam putus kontrak.
TUNTUTAN TRANSPARANSI :
Kami mendesak pihak Kasatker, PPK, dan Kontraktor untuk membuka :
1. Berita Acara Opname Progres 90%
2. Kurva S dan backup perhitungan progres
3. RAB detail bobot pekerjaan
4. Dokumen Addendum 50 hari dan dasar pemberian addendum
5. Bukti penagihan dan pembayaran denda.
Proyek APBN Rp46,8 Miliar ini adalah uang rakyat. Ketidaksesuaian laporan progres dengan fakta lapangan berpotensi menjadi temuan BPK dan indikasi kerugian keuangan negara.
Sumber Data : Foto lapangan bertimemark GPS 02 November 2026, keterangan lapangan, dan pernyataan Kasatker.
[Sergapreborn].
