Bandung

Sengketa Informasi DPP. BPKP atas Pemrov. Jabar,Gelar Sidang Lanjutan KI Provinsi Jabar

Sergapreborn Bandung Sengketa informasi publik antara  pemohon informasi DPP. Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP)  dengan Termohon Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilanjutkan kembali, kali ini Komisi Informasi Jawa barat menghadirkan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/1/2022)

Untuk diketahui, Tugas dan fungsi PPID sendiri diantaranya mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana dengan membangun dan mengembangkan Sistem Penyediaan Informasi yang dapat dikelola secara sistematis dan diakses dengan mudah.

Terkait dihadirkannya PPID Provinsi Jawa barat oleh Komisi Informasi jawa barat diharapkan sengketa informasi yang sedang berjalan  segera terselesaikan.

Pantauan Media di lokasi tampak hadir dari jajaran BPKAD Pemrov. jabar, PPID Provinsi Jawa Barat, Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa barat dan jajaran, serta Jajaran pengurus DPP. BPKP.

Berdasarkan sidang sebelumnya yang digelar di Komisi Informasi Jawa barat, selasa, 28 Desember 2021 yang lalu,  dimana Majelis Komisioner memutuskan persidangan dilanjutkan pada tahap Pemeriksaan ditempat dimana Aset Kendaraan baik roda Empat maupun Roda Dua milik Pemrov. Jawa barat ditempatkan.

Dari pemberitaan sebelumnya, bahwa Keberadaan Roda empat dan Roda Dua inilah yang menjadi dasar gugatan DPP. BPKP terhadap Pemrov. Jawa barat, terkait dokumen kepemilikan kendaraan yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan kondisi Bangunan Aset milik Pemrov Jabar yang terletak di jl. Pahlawan no 70 kota Bandung tersebut kondisinya sudah rata dengan tanah karena akan segera dibangun gedung baru.

Saat ditemui di lokasi oleh bpkpnews.com, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), Tarmizi mengatakan, apa yang kami lakukan saat ini sebagai bagian dari masyarakat Jawa barat dalam menjalankan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, dimana Aset Pemrov. Jawa barat berupa Kendaraan Roda empat maupun Roda Dua tersebut dalam pembeliaanya bersumber dari APBD Jawa Barat, dan itu Uang Rakyat Jawa barat, tuturnya.

” Dari sidang-sidang sebelumnya, kami merasa aneh saja ketika menanyakan Dokumen kepemilikan kendaraan milik aset pemrov. jawa barat yang bertele-tele, bahkan dari sidang sebelumnya terlontar dari kuasa Pemrov. Jabar dinyatakan bahwa yang kami gugat adalah informasi yang dikecualikan”, ungkap Tarmizi.

Lebih lanjut Tarmizi mengatakan,  terkait informasi publik yang dikecualikan dan  tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU No 14 TAHUN 2008 serta PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK perlu saya sampaikan :

I. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum. 

Yaitu informasi yang dapat :

  • Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ;
  • Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ;
  • Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional ;
  • Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
  • Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

II. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.

III. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

yaitu yang berkaitan dengan :

  • Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  • Dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  • Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahaan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  • Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  • Data prakiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  • Sistem persandian negara; dan/atau
  • Sistem intelijen negara

IV. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

V. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

  • Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  • Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan paja, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  • Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  • Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  • Rencana awal investasi asing proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan atau
  • Hal – hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

VI. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

  • Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi internasional;
  • Korespondensi diplomatik antar negara
  • Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  • Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

VII. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

VIII. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

  • Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  • Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
  • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan sesorang; dan/atau
  • Catatan yang menyangkut pribadi sesorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

IX. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

X. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.

Yang kami Gugat saat ini adalah Informasi mengenai Dokumentasi kepemilikan Kendaraan yang kami sampaikan diatas, lalu apakah gugatan yang kami ajukan masuk kedalam informasi yang dikecualikan, tegas Tarmizi

Hal senada disampaikan Cakra selaku Dewan Penasehat DPP BPKP, menurutnya, Pada Surat dari Komisi Informasi bernomor : 001/P-T/PS/PSI/KI-JBR/I/2022, tertanggal 6 Januari 2022, perihal Pemeriksaan Setempat pada point ke 2 yaitu : majelis komisioner memutuskan “Memeriksa secara tertutup atas dokumen serta penjelasan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohonkan dalam sengketa informasi public a quo (tanpa kehadiran pemohon)”. tuturnya

” Saya sebagai penasehat BPKP mempertanyakan isi surat ini kepada Hakim Ketua dan Anggota mejelis Komisioner, bahwa sesuai dengan Perki no. 1 Tahun 2013 pasal 26 ayat (2) bahwa pemeriksaan setempat yang memuat informasi yang di Kecualikan tanpa kehadiran pemohon. Sedangkan pada Perki no. 1 Tahun 2017 pasal 4, bahwa informasi yang dikecualikan haruslah melalui uji konsekuensi dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi yang juga harus memenuhi SOP Klarifikasi Informasi yang dikecualikan (dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2019). Dimana surat penetapan klasifikasi tersebut?, sehingga dianggap dalam poin ke 2 isi surat sebagai informasi tertutup, dimana informasi Keterbukaan publiknya?, jangan sampai nantinya terjadi anggapan kurang baik bagi KI, pungkasnya

lebih lanjut Cakra mengatakan, Sampai dengan waktu pemeriksaan setempat, pihak Pemprov Jabar tidak bisa menunjukkan uji konsekuensi apalagi surat penetapan klasifikasinya, tidak pernah ditunjukkan keberadaan surat tsb. Terlebih lagi dalam pantauan pemohon, majelis Komisioner datang dan keluar ke/dari lokasi pemeriksaan setempat bersamaan (satu kendaraan) dengan pihak termohon. Ada apa ini?, apakah etis seperti ini? Tutupnya

Berita ini Sudah Tayang di bpkpnews.com,

(Tim)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button