Sergapreborn CIAMIS – Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day setiap 3 Mei, menjadi momentum krusial bagi para pemburu berita di Kabupaten Ciamis untuk menilik kembali marwah profesinya. Meski iklim kemerdekaan pers di Tatar Galuh dinilai cukup kondusif, persoalan kesejahteraan jurnalis masih menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi.
Sekretaris Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Ciamis, Heri, menyampaikan bahwa kebebasan pers merupakan instrumen vital dalam mengurai sumbatan informasi publik. Menurut jurnalis SERGAPreborn.id ini, profesi yang dijalaninya adalah amanat suci yang telah diatur secara konstitusional.
”Hari Kebebasan Pers adalah pengingat akan esensi tugas mulia kami. Di bawah payung UU Pers, jurnalis bergerak untuk menggali dan menyingkap informasi demi kemaslahatan masyarakat umum,” ujar Heri, Minggu (3/5/2026).
Kendala Teknis di Lapangan
Walaupun apresiasi terhadap kebebasan pers di Ciamis tergolong tinggi, Heri tidak menampik adanya hambatan yang masih ditemui. Ia menyoroti akses terhadap informasi publik yang belum sepenuhnya terbuka lebar. Sering kali, jurnalis terbentur kendala teknis saat berupaya melakukan konfirmasi atau mencari data di instansi-instansi tertentu.
”Secara umum, Ciamis adalah wilayah yang aman bagi insan pers selama kita menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik. Namun, memang masih ada kesulitan teknis dalam mendapatkan keterangan resmi dari beberapa birokrasi,” jelasnya.
Menariknya, hubungan harmonis antara pemangku kebijakan dan jurnalis di daerah ini tidak lantas menumpulkan daya kritis media. Heri menilai pejabat di Ciamis mayoritas bersikap humanis dan profesional, sehingga tercipta ruang saling menghargai tanpa mengintervensi independensi masing-masing pihak.
Negara Perlu Menjamin Kesejahteraan
Lebih lanjut, Heri mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih nyata terhadap nasib para “penjaga demokrasi” ini. Ia menekankan bahwa fungsi jurnalisme yang fundamental bagi kesehatan negara seharusnya dibarengi dengan jaminan kesejahteraan yang layak dari negara.
”Pemerintah tidak boleh abai. Kesejahteraan jurnalis idealnya dijamin karena peran kita sangat mendasar dalam menjaga pilar demokrasi,” tegas Heri.
Di tengah gempuran disinformasi dan hoaks di media sosial, jurnalisme berkualitas berperan sebagai filter utama. Media arus utama kini memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai penjernih informasi agar masyarakat tidak terjerumus dalam konflik akibat berita palsu.
Pesan untuk Insan Pers
Mengakhiri keterangannya, Heri memotivasi rekan sejawatnya di Ciamis untuk tetap percaya diri dan teguh menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi. Ia mengingatkan bahwa kerja jurnalis dilindungi oleh UU Pers yang bersifat lex specialis.
”Jangan biarkan demokrasi rapuh akibat arus disinformasi. Saya berharap aparat penegak hukum maupun pemerintah tidak menghalangi kerja kreatif kami. Mari terima peran dan fungsi kami dengan tangan terbuka,” pungkasnya.
Peringatan tahun ini yang mengusung tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan yang Damai dan Adil” diharapkan mampu memicu transformasi ekosistem pers di daerah, baik dari segi kualitas karya maupun standar kesejahteraan para pelakonnya.
Heri Hernawan
