Beranda Kerinci Ulah Security Picu Amarah Publik : Larangan Liput Tanpa Rekomendasi Bupati, Audiensi...

Ulah Security Picu Amarah Publik : Larangan Liput Tanpa Rekomendasi Bupati, Audiensi Bongkar Borok Proyek RSUD Kerinci

25
0

Sergapreborn Kab.Kerinci. Insiden pelarangan peliputan terhadap insan pers dan LSM di lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Kab. Kerinci berbuntut panjang. Peristiwa yang dinilai mencederai kebebasan pers tersebut merembet pada pengungkapan berbagai catatan krusial mengenai tata kelola mega proyek konstruksi terintegrasi [design and build] berbanderol kontrak fantastis dari APBN, yang dibedah secara terbuka dalam audiensi di Kafe Rindau, Semurup.

Berdasarkan dokumen resmi Berita Acara Serah Terima [BAST] Tapak/Lahan proyek yang ditandatangani pada 02 Juni 2026, proyek Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di RSUD Kab. Kerinci [Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan Batch 4] ini berdiri di atas lahan seluas 31.187 M² dengan batasan waktu pengerjaan selama 210 hari.

Proyek tersebut dikerjakan oleh penyedia PT. PP Urban [Urban-Penta KSO] dengan Hengki Rachmana, ST, MT selaku Manajer Proyek, serta melibatkan Rosa Gustina, ST sebagai Tenaga Ahli K3. Sementara dari pihak instansi pemerintah, penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Mahdevie K., ST, MT.

Namun dalam audiensi tersebut, manajemen kontraktor pelaksana hanya diwakili oleh Rully dan Wildan. Ketiadaan pimpinan tertinggi proyek maupun PPK Mahdevie K. secara langsung dalam forum tersebut turut memicu kekecewaan mendalam di kalangan peserta.

Padahal, PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah pihak yang paling diharapkan hadir untuk memberikan keterangan informasi publik secara langsung, karena PPK-lah yang paling memahami isi kontrak, spesifikasi teknis, progres, dan pertanggungjawaban anggaran proyek.

Namun faktanya, PPK Mahdevie K. justru tidak hadir dengan alasan berada di luar daerah. Sementara pihak rekanan PT. PP Urban hanya mengirim 2 orang perwakilan untuk audiensi. Kedua perwakilan tersebut diduga bukan orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial dari peserta audiensi. Akibatnya, hampir seluruh pertanyaan terkait dokumen, mutu beton, BBM, galian C, hingga progres pekerjaan tidak bisa dijawab secara tuntas di meja audiensi.

Konflik ini bermula ketika sejumlah awak Media dan LSM berniat melakukan peliputan dan monitoring rutin di area proyek yang berlokasi di kawasan Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak. Namun, upaya tersebut dihalangi oleh petugas keamanan [security] di gerbang proyek.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media, pelarangan tersebut dikaitkan dengan instruksi kepada oknum security bahwa wartawan dan LSM harus mengantongi izin langsung dari Bupati Kerinci dan disebutkan juga bahwa Bupati sebagai pengawas di proyek tersebut.

Persoalan ini lantas menjadi sorotan tajam dalam forum audiensi. Gabungan LSM dan Media meminta klarifikasi manajemen apakah benar ada instruksi resmi dari Bupati Kerinci ataukah oknum security tersebut hanya berinisiatif sendiri yang dikhawatirkan dapat mencatut dan merusak nama baik kepala daerah di mata publik.

Gabungan LSM dan Media yang hadir mendesak agar oknum security tersebut dievaluasi atau dicopot apabila terbukti bertindak di luar kewenangan. Selain itu, peserta audiensi juga mempertanyakan legalitas sertifikat resmi pendidikan dasar satpam [KTA dan Gada Pratama] dari para petugas pengamanan tersebut.

Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan perusahaan yaitu Rully dan Wildan, gabungan LSM dan Media membedah berbagai persoalan tata kelola di lapangan berdasarkan temuan investigasi. Berdasarkan temuan di lapangan, terungkap bahwa hampir seluruh pekerjaan di dalam proyek ini diserahkan kepada vendor atau pihak ketiga.

Akibatnya, ketika peserta audiensi meminta dokumen-dokumen resmi, pihak perwakilan perusahaan tidak dapat memperlihatkan dokumen Delivery Order [DO] maupun bukti pembelian minyak industri yang sah.
Gagalnya perusahaan membuktikan dokumen pembelian solar industri di hadapan forum memicu sorotan tajam terkait dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak [BBM] bersubsidi untuk operasional alat berat sejak awal proyek dimulai.

Selain itu, peserta audiensi menyoroti secara tajam bahwa sebagian besar armada yang mengangkut bahan material readymix ke lokasi proyek tidak memakai pelat nomor polisi lokal [pelat BH], melainkan menggunakan pelat luar daerah, yang turut dipertanyakan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak kendaraan di daerah.

Peserta audiensi juga mempertanyakan legalitas kelengkapan izin tambang galian C baik tempat pembelian material readymix maupun material timbunan jalan, serta kepatuhan pajaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah [PAD].

Persoalan pembuangan sisa limbah readymix yang dibuang ke selokan atau parit hingga menumpuk di badan Jalan Jalur 2 Bukit Tengah, dan tumpahan material readymix yang berceceran di jalan kabupaten tepatnya di pendakian menjelang Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci disorot tajam, yang dinilai mengganggu kenyamanan publik serta sektor ketenagakerjaan dan spesifikasi teknis konstruksi bangunan rumah sakit.

Peserta audiensi mengungkapkan bahwa hampir 60 persen pekerjaan di lokasi proyek tidak memberikan ruang atau hak kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [SPSI] setempat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat material dengan tenaga manusia, karena perusahaan mendatangkan buruh langsung dari Pulau Jawa.

Di samping itu, peserta audiensi menyatakan sangat kecewa karena pihak perwakilan perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi uji mutu beton [baik kuat tekan beton Fc 25 atau standar K300], baik berupa foto uji slump [slump test] maupun hasil uji laboratorium dari pihak independen.

Menanggapi rentetan pertanyaan, kritik tajam, serta desakan pembuktian dokumen dari aliansi, perwakilan PT PP Urban, Rully dan Wildan, menyatakan akan menampung seluruh masukan dan aspirasi tersebut untuk segera dilaporkan kepada jajaran pimpinan pusat perusahaan.

Karena penjelasan di meja audiensi dinilai belum transparan dan tidak memuaskan, ditambah ketidakhadiran PPK yang seharusnya menjadi penanggung jawab keterangan publik, gabungan LSM dan insan pers Kab. Kerinci menyatakan sikap tegas.

LSM dan Media yang tergabung dalam audiensi, resmi menjadwalkan aksi unjuk rasa secara damai pada 24 hingga 26 November 2026, guna mendesak keterbukaan informasi publik, evaluasi total manajerial, penertiban legalitas security, kehadiran PPK dan pimpinan proyek yang berkompeten, hingga audit independen terhadap mega proyek RSUD Kerinci tersebut.

LSM dan Media sebagai kontrol sosial dan corong penyampaian informasi kepada publik bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.

[Sergapreborn]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini