Beranda Kerinci Perwakilan PT.PP Urban Diduga Tidak Berkompeten, Audiensi Proyek RSUD Kerinci Minus Jawaban...

Perwakilan PT.PP Urban Diduga Tidak Berkompeten, Audiensi Proyek RSUD Kerinci Minus Jawaban dan Hanya Sekedar Formalitas

25
0

Sergapreborn Kab.Kerinci. Audiensi antara gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] dan insan pers Kabupaten Kerinci bersama pihak PT PP Urban [Urban-Penta KSO], selaku pelaksana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Kabupaten Kerinci, dinilai belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, tersebut seharusnya digelar di Kantor Proyek Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci, kawasan Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak sesuai surat yang diajukan. Namun, pihak rekanan justru membalas surat dengan mengarahkan acara di Kafe Rindau, Semurup.

Audiensi dihadiri perwakilan PT. PP Urban [Urban-Penta KSO], LSM-Wartawan Kabupaten Kerinci, Sekjen IWO Indonesia Kerinci-Sungai Penuh dan didampingi dari Intelkam Polres Kerinci.

Audiensi tersebut bertujuan meminta keterbukaan informasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proyek pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 137.509.300.000, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2027 dan pelaksana PT. PP Urban [Urban-Penta KSO].

Namun, sejumlah persoalan yang dipertanyakan dalam pertemuan tersebut belum mendapatkan jawaban yang dinilai memuaskan oleh pihak LSM dan media yang hadir.

Akses Wartawan Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mencuat adalah adanya dugaan pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan di lokasi proyek pembangunan RSUD.

Sebelumnya, menurut keterangan pihak media, petugas keamanan [security] di lokasi proyek menyampaikan bahwa wartawan yang ingin memasuki kawasan pekerjaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Kerinci.
Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan dalam forum audiensi. Pihak perwakilan PT. PP Urban yang hadir disebut menyangkal adanya kebijakan pembatasan akses sebagaimana disampaikan oleh petugas keamanan tersebut.

Perbedaan keterangan ini menjadi perhatian serius gabungan LSM dan media. Mereka menilai perlu adanya kejelasan mengenai aturan akses peliputan di lingkungan proyek, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kegiatan jurnalistik dihalangi.
Insan pers mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mutu Pekerjaan Hingga Dugaan BBM Subsidi Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan akses wartawan, audiensi juga membahas sejumlah pertanyaan penting terkait pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci.

Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya :
– Standar mutu dan kualitas pekerjaan konstruksi.
– Progres fisik pembangunan dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta kontrak.
– Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
– Dugaan penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan operasional proyek yang perlu diklarifikasi.
– Persoalan tenaga kerja serta keterkaitan dengan Persatuan Serikat Pekerja Indonesia.
– Aspek keselamatan dan kesehatan kerja [K3] di lingkungan proyek.

Berbagai pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan fasilitas kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci.

Sayangnya, peserta audiensi kecewa terkait penjelasan dari perwakilan PT. PP Urban yang hadir karena tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan terhadap sejumlah persoalan yang dipertanyakan bahkan ada yang tidak dijawab, diduga perwakilan yang diutus bukanlah orang yang berkompeten untuk menjawab dan nilai audiensi sekedar Formalitas.

[Sergapreborn].

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini