BPAN Sumsel, Harapkan Hakim Kabulkan Permohonan JPU Soal Saksi Tambahan Perkara Tanah*

0
32

PALEMBANG −Sergapreborn

Agar terkuaknya fakta perkara dugaan pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, atas Terdakwa Tjik Maimunah mengaku pemilik surat Pengakuan Hak (SPH) dan saksi korban yang merasa dirugikan yakni Ratna Juwita Nasution pemilik surat Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah/lahan 16.900 M.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negera (BPAN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), meminta Majelis Hakim segera mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi tambahan Rojak Bahtum (82) yang juga merupakan dugaan salah satu korban kasus terkait.

Menurut salah satu Pemerhati Hukum di Kota Palembang, Ketua DPD LAI BPAN Sumsel, Syamsudin Djoesman, biar kasus ini terang benerang dan terungkap ke permukaan, Majelis Hakim sebaiknya mengabulkan permintaan JPU untuk menghadirkan saksi tambahan.

“Dalam hal ini saya bukannya mengajari majelis hakim yang sudah berpengalaman dibidang hukum yang tak perlu diragukan lagi didalam persidangan, namun alangkah baiknya kalau majelis hakim mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan bapak Rojak Bahtum ke persidangan, apa salahnya kita dengarkan karena demi mengungkap fakta kebenaran di dalam persidangan,” tegas Syamsudin kepada media ini, Kamis (27/05/21).

Lanjut Syamsudin, seperti diketahui usia saksi pak Rojak Bahtum ini sudah senior sekitar 82 tahun, otamatis tidak mungkin saksi ini akan mengada-ada dalam memberikan kesaksian apalagi berkata bohong.

“Saya dengar beliau ini merupakan korban juga dugaan penyerobotan tanah miliknya, siapa tahu dari kesaksian beliau dapat mencari titik terang permasalahan kasus ini, bahkan saya mendengar beliau ini mempunyai anak yang bertugas di kepolisian berpangkat Kombes, sangat ironis sampai beliau juga diduga menjadi korban. Disini saya meminta keikhlasan dan hati nurani hakim, untuk memberikan kesempatan saksi tambahan untuk membeberkan asal usul kepemilikan tanah, agar menjadi terang dan jelas duduk perkara pidana tersebut,” terang Syamsudin.

Selain itu Syamsudin mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal ini ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut,”pungkas Syamsudin.

Untuk diketahui dalam persidangan sebelumnya, agenda keterangan saksi Fahrurozi anak dari terdakwa Tjik Maimunah, yang dihadirkan Penasihat Hukum terdakwa Tjik Maimunah yakni Tities Rachmawati SH. Guna memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa.

Sedangkan dipengujung sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kiagus Anwar SH mengajukan saksi tambahan kepada Majelis Hakim yang diketuai Toch Simanjuntak SH MHum. Saksi tambahan tersebut yakni saksi Rojak Bahtum sebagai saksi utama tambahan pada persidangan selanjutnya. Namun permohonan JPU masih dipikirkan oleh Ketua Majelis Hakim.

“Bukannya kita menolak sebagai saksi tambahan, namun masih kita pikirkan dan musyawarah terlebih dahulu dan lebih penting kita dahulukan prioritas,” jawab Toch Simanjuntak kepada JPU, pada sidang secara virtual di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Sumsel, Rabu (19/05/21).

Sementara itu dihadapan Majelis Hakim, Penasehat Hukum terdakwa Tjik Maimunah Tities Rachmawati SH, menyatakan keberatan akan kehadiran saksi tambahan tersebut.

Sekedar mengingatkan dalam dakwaan JPU Kiagus Anwar SH, diketahui pada tangga 14 Juni 2012 terdakwa Tjik Maimunah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Terdakwa mengajukan SPH atas namanya kepada Lurah 16 Ulu dan Camat SU II seolah-olah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertahanan RT.053 RW 012, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II tanpa disertai surat/dokumen bukti hak pemilikan yang sah.

(Jaja Atmaja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here