Sungai Penuh

Diduga Pengawasan Bansos Gagal, Wako Diminta Copot Kadis Sosial Kota Sungai Penuh

Sergapreborn Kota Sungai Penuh. Dinas Kota Sungai Penuh hari Kamis, 10/2/2022 di demo aktivis Dugaan lemahnya pengawasan Dinas, kinerja TKSK BPNT, pendamping PKH dan Korda sehingga program bansos kota Sungai Penuh Diduga gagal dan amburadul.

Dalam orasinya para aktivis mengemukakan bahwa Dinas sosial kota Sungai Penuh adalah tangan kedua dari Kemensos RI jadi untuk semua masalah bansos, pihak dinsos kota sungai penuh ikut bertanggung jawab, mulai dari perekrutan pendamping PKH, TKSK BPNT, Korda, E-Warong dan nama-nama penerima bansos atau KPM, sesuai dengan amanah Permensos no.5 tahun 2021. Dinsos kota sungai penuh selama ini tutup mata terhadap masalah yang timbul di masyarakat dan banyaknya tumpang tindih penerima bansos, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang seharusnya orang benar-benar layak menerima tidak mendapatkan haknya dan masih adanya nama KPM yang sudah meninggal serta adanya aparat desa sebagai penerima bansos.

Haidir Kadis Dinsos kota Sungai Penuh dihadapan aktivis mengatakan tidak mengetahui adanya permasalahan dilapangan, selama ini baik-baik saja karena tidak adanya laporan. Masalah tumpang tindih penerima manfaat bansos adalah DTKS tahun 2015 belum ada perubahan, Dinsos tidak bisa merubah atau mengganti karena itu wewenang dari Kementerian.

Indra aktivis PETISI saat dikonfirmasi awak media SERGAPreborn mengatakan, “Kami minta Wako Ahmadi mengevaluasi kinerja dan mencopot Kadis, Kabid Pemberdayaan fakir miskin, kasi Fakir miskin karena mereka yang bertanggung jawab terhadap masalah bansos dikota Sungai Penuh.”

“Tumpang tindih penerima manfaat diatur dalam Permensos no.3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial/ DTKS. Dari proses didesa, pendamping PKH, TKSK, Korda dan Dinas sosial kota Sungai Penuh yang akan dilanjutkan ke Kemensos RI. Hasil penelusuran dilapangan kami temukan banyak KPM yang tidak layak menerima dan itu baru. Jadi dengan demikian pihak Dinsos kota Sungai Penuh di Duga tidak memahami isi Permensos no.3 dan no.5 tahun 2021.” Ungkap Eka

“Kami tetap akan meneruskan permasalahan ini ke Kemensos, KPK, Ombudsman dan Pihak hukum agar terang benderang tidak ada yang bisa bermain masalah Bansos yang menjadi program pemerintah pusat.” Tegas Indra.

( SERGAPreborn KSP )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button