Kalimantan Tengah

Dugaan Korupsi Penataan Makam Mantan Kadis Perkim No Komen, Saksi-saksi Banyak Mangkir

Berita Aktual

Sergapreborn,Sampit – Kalteng

Kasus dugaan korupsi proyek penataan makam tahun anggaran 2019 yang lalu yang diduga banyak melibatkan banyak pihak semakin jelas dan gamblang.

Pasalnya sudah banyak saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan dalam kasus tersebut memilih mangkir.

Saksi yang dipanggil pada kasus dugaan korupsi penataan makam kembali harus membuat jaksa memanggil mereka lagi secara berulang, pasalnya mereka hadir penuhi panggilan seenaknya saja.

Beberapa waktu lalu saksi dari kepala desa hadir tidak sesuai jadwal dalam undangan panggilanya kini giliran konsultan pengawas hingga pihak LPSE yang bertingkah demikian.

Bahkan Senin, 5 Juli 2021 tadi penyidik sudah memanggil Ketua LPSE namun tidak juga datang, dan baru datang Rabu, 7 Juli 2021 sore bahkan yang hadir bukan Ketua LPSE.

Begitu juga Selasa, 6 Juli 2021, yang dipanggil konsultan pengawas dalam proyek itu yang hadir bukan mereka yang dipanggil melainkan petugas lapangan yang saat ditanyakan penyidik tugasnya hanya mengambil foto-foto lapangan.

Sehingga sampai saat ini belum semua saksi yang hadir saat diperiksa, sementara itu terakhir penyidik sudah memeriksa sejumlah Pokja seperti Subhan, PPK dalam proyek Ardawati serta direktur perusahaan itu yang merupakan pasangan suami istri, di mana hasil pemeriksaan masih dirahasiakan, menunggu hasil gelar perkara penyidik.

Seperti diketahui berdasarkan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/568/HUK.DISPERKIM/2019 tentang penetapan lokasi dan penerimaan kegiatan yang diserahkan kepada kelompok masyarakat atau pihak ketiga pada Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019.

Proyek itu dilaksanakan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara yakni 2 kegiatan di Desa Bagendang Hilir, 1 kegiatan di Bagendang Permai dengan total anggaran Rp 524.000.000.

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan masing-masing 1 kegiatan di Desa Samuda Besar, Samuda Kota, Jaya Kelapa dan Kelurahan Basirih Hilir sebesar Rp 615.000.000.

Kecamatan Baamang di Kelurahan Baamang Tengah dan Baamang Barat sebesar Rp 347.000.000. Kecamatan MB Ketapang di Kelurahan MB Hilir sebesar Rp 87.000.000.

Kecamatan Teluk Sampit di Desa Regei Lestari sebesar Rp 177.526.000, Kecamatan Cempaga di Desa Patai, Jemaras, Patai, Cempaka Mulia Barat dan Cempaka Mulia Timur sebesar Rp 875.000.000.

Kecamatan Kota Besi di Desa Kandan Rp 176.879.000, Kecamatan Parenggean di Kelurahan Parenggean Rp 175.794.300 dan Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Pundu Rp 155.042.800.

Sementara mantan Kepala Dinas Pemukiman dan Pemukiman Rakyat ( DISPERKIM)
Kabupaten KotawaringinTimur ( KOTIM ) Sarwo Oboy, ketika dikonfirmasi Sergapreborn, Kamis 08/07/2021,sekira pukul 10.00. Wib melalui WhatsApp mengatakan, dirinya selaku mantan Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat ( DISPERKIM ) terkait dengan masalah proyek penataan makam TA 2019 yang saat sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan tidak mau berkomentar.

“Pada intinya saya no coment dan saya selalu siap hadir apabila dipanggil oleh pihak Kejaksaan dalam masalah tersebut,” tandasnya.

Proyek yang disebut-sebut sebagai proyek yang berasal dari dana aspirasi DPRD Kotawaringin Timur ini juga terus dinanti publik perkembangannya, pasalnya pelaksana pekerjaan disebut-sebut ada kaitan keluarga dengan sejumlah anggota DPRD tersebut.

( Kar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button