Sergapreborn Kab.Kerinci. Polemik dimasyarakat kab.Kerinci yang tidak bisa membuat dokumen kependudukan dan banyak nya pemberitaan dari media massa serta perhatian publik dan aktivis, sehingga Fraksi Gerindra DPRD Kerinci Edminudin, Irwandri dan Erduan yang didampingi LSM Respect melakukan kunjungan kerja ( sidak ) di Dinas Dukcapil hari Rabu, 16/3/2022 pasca surat peringatan dari Kemendagri RI yang tidak diindahkan Bupati Kerinci dalam mutasi JPT Pratama Kepala Dinas Dukcapil Kerinci mengakibatkan sanksi dari Kemendagri RI yaitu Server dan Konsul mati total. Dalam sidak tersebut dari pihak Dinas Dukcapil diwakili oleh Sekretaris Ardiansyah, Emidarti Kasi Perkawinan dan Puspa Hendri petugas ADB.
Edminudin mengatakan, “Yang jelas masyarakat sudah mengeluh, cari solusi, hal ini sudah jelas salah Kepala daerah mendobrak aturan. Dari awal sudah bermasalah kok diam-diam tanpa ada koordinasi dengan Kemendagri, seharusnya ada koordinasi. Itu masalah teknis kami tidak terlalu jauh disitu namun kami sebagai wakil rakyat, kami tidak mau masyarakat dalam kepengurusan pelayanan dokumen kependudukan terhambat karena ini.”
Sekretaris Dinas Dukcapil Ardiansyah mengatakan, “Pelayanan terhadap masyarakat tetap dilayani, ketika masyarakat ingin mengurus dokumen kami terima bahannya, lalu kami masukan dalam file. kami akan tanyakan dulu kalau mereka butuh atau penting bisa dikeluarkan surat keterangan dan kami akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini belum bisa membuat dokumen karena server putus total.”
“Setiap kantor aturannya berbeda ada yang tidak bisa menerima surat keterangan. Yang kita sayangkan sudah 23 hari pelayanan dokumen terhambat dan hanya sebatas file. Mohon kepada dinas Dukcapil sebagai pihak berkepentingan ada solusinya, jangan sampai ada riak seperti aksi demo masyarakat.” Ungkap Irwandri.
Saat ditanya dimana keberadaan Noviarzen Kadis Dukcapil yang dilantik Bupati Kerinci, Ardiansyah mengatakan hari ini berangkat ke Jakarta bersama Kepala BKPSDM untuk bertemu Dirjen Kemendagri. Namun pertanyaan awak media menanyakan status Noviarzen sebagai apa berangkat ke Jakarta, apa sebagai Kadis Dukcapil dan bagaimana masalah SPJ nya karena diketahui statusnya tidak diakui oleh Kemendagri RI. Dengan bingung Sekretaris Dinas Dukcapil menjawab, “Kalau masalah anggaran SPJ nya saya tidak tahu tetapi yang jelas beliau dapat perintah dari Bupati harus koordinasi ke Kemendagri. Saya tidak melihat surat perintah tersebut dan biasanya surat perintah itu tidak diiringi dengan SPJ.”
Dari awak media menanyakan Apakah dari pihak Dinas Dukcapil sudah pernah mengumumkan secara resmi keadaan server bermasalah dan adanya permintaan maaf kepada masyarakat terhadap pelayanan yang terhambat. Ardiansyah mengatakan, “Sampai hari ini kami tidak membuat pernyataan resmi, hanya sebatas pengumuman yang ditempel di dinding kantor saja. Karena kami tidak berwenang, surat resmi pemutusan server dari Kemendagri tidak kami terima.”
( SERGAPreborn KSP-bers )
