Sergapreborn kab.Kerinci. Kantor Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi, menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa kepala desa menyewa rumah warga untuk jadi kantor desa dikelola dengan kondisi tidak layak. Penyewaan ini juga dikabarkan tidak transparan dan tidak melalui proses yang kompetitif.
Menurut informasi, rumah warga yang disewa sebagai kantor desa ini kondisinya sangat tidak memadai, dengan fasilitas yang kurang dan tidak sesuai standar. Warga setempat mempertanyakan keputusan kepala desa yang menyewa rumah ini dengan harga yang tidak jelas.
Rendi perwakilan dari LSM FG (11/4) angkat bicara,”Kami dari 2 LSM Fakta dan LSM Grep mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas kepala desa dalam mengelola dana desa. Kantor desa tidak di fasilitasi dengan baik tidak layak disebut kantor.”
Penyewaan rumah untuk dijadikan Kantor desa yang dikelola tidak layak ini juga memicu kekhawatiran akan pengelolaan dana desa yang tidak tepat. Warga menuntut agar kepala desa bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola keuangan desa.
Warga juga mengkhawatirkan bahwa kantor desa tidak memiliki fasilitas kantor yang memadai, seperti meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya. Hal ini membuat warga semakin mempertanyakan keputusan kepala desa dalam mengelola dana desa.
“Kantor desa seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat, tapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan atas kasus ini,” tambah Rendi.
Kondisinya semakin parah! Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat, malah menjadi tempat penyimpanan pupuk kompos dan mirisnya kantor desa ini terletak dipinggir jalan Nasional jarang aktif/terbuka. Ini sangat tidak profesional dan tidak menghargai hak-hak warga.
Di dalam kantor desa, terdapat tumpukan karung berisi pupuk kompos yang bercampur dengan ruang kerja kepala desa. Kursi hanya ada 3 ditambah 1 yang sudah rusak, 4 meja berdebu, ada 1 meja untuk TV monitor CCTV, selain itu tidak ada peralatan kantor. Miris nya kantor desa hanya 1 staf desa Kaur yang hadir setelah itu kantor desa jarang dibuka, sehingga warga kesulitan mengurus keperluan administrasi.
“Sehingga Kantor desa ini seperti gudang pupuk kompos, bukan tempat pelayanan masyarakat. Kami sangat kecewa dengan kinerja kepala desa, dan hal ini bisa terjadi karena diduga lemahnya pengawasan, pembinaan oleh Dinas PMD, Camat dan tidak ketatnya pemeriksaan audit Inspektorat Irban wilayah sehingga diduga Kepala desa Holmeri Saldi merasa sebagai orang yang berkuasa didesa dan semakin bebas mengelola anggaran desa serta berfikir jika ada temuan pemeriksaan inspektorat akan dibayar dan selesai tanpa melihat banyaknya ketidakadilan untuk masyarakat yang ingin tahu transparansi Kepala desa dalam mengelola anggaran.”Tegas Rendi.
Kepala desa Holmeri Saldi selama ini terkenal tidak kooperatif dengan Wartawan dan LSM yang ingin konfirmasi dan klarifikasi, hal ini makin membuat besar dugaan ada penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil tindakan tegas atas kasus ini terutama Inspektorat kabupaten Kerinci dapat segera melakukan audit pemeriksaan laporan APBDes desa Ujung Ladang dengan menurunkan Irban khusus dan memastikan bahwa kantor desa berfungsi sebagaimana mestinya,” tutup Rendi.
Kepala desa, Holmeri Saldi belum memberikan pernyataan resmi sampai berita ini dirilis.
(Sergapreborn-bers)
