Kegiatan Proyek Simsalabim
Tasikmalaya – ,Sergapreborn
Didetik akhir penghujung tahun 2022 yang lalu Pemerintah melalui Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan kegiatan yang cukup mengagetkan, yaitu berdasarkan temuan “Sergap” dilapangan ada suatu kegiatan pekerjaan perencanaan Infrastruktur jaringan irigasi sebanyak 13 Daerah irigasi yang tersebar di 5 Wilayah yakni Kecamatan Pagerageung, Kadipaten,Ciawi, Sukahening dan Cisayong dengan menelan biaya secara keseluruhan senilai 1.3 M. ( satu miliar tiga ratus ribu rupiah ).
Berdasarkan informasi yang dihimpun “Sergap” bahwa dana sebesar itu ialah Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan perencanaan insfrastruktur jaringan irigasi, dan menurutnya oleh fihak Dinas telah mengerahkan sebanyak 13 perusahaan konsultan yang beralamat di Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung dengan nilai kontrak masing-masing sekitar 100 jutaan, yang pengadaannya secara menggunakan sistim penunjukan langsung, demikian ungkap narasumber yang tidak mau disebutkan namanya baru-baru ini.
Lebih jauh menurutnya, Adapun kegiatan yang mengagetkan tersebut yaitu menyangkut hal-hal diantaranya, Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pada saat hampir habis tahun anggaran 2022, sementara waktu hanya tinggal menghitung hari saja, maka hal itu terkesan dipaksakan yang seolah-olah hasilnya akan dikerjakan segera pada tahun 2023, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pekerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak tanpa ada kekurangan yang “tersembunyi” dan dengan mengingat jenis pekerjaannya yang merupakan bersifat non fisik.
Sementara Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya saat dikonfirmasi melalui Surat dari Aliansi Wartawan Pasundan AWP Minggu lalu tertanggal diterima 21/12-2022, sampai berita diterbitkan tidak ada jawaban, pihak Kepala Bidang PSDA dihubungi beberapa kali melalui Telpon seluler tidak pernah berhasil.
Dalam menanggapi hal tersebut seorang aktivis pemerhati kegiatan Pemerintah juga selaku Ketua tim 7 Priangan Timur Lembaga Pemantau Pemerintah Negara Republik Indonesia LPPNRI “Burhan soejani” kepada “Sergapreborn” dikediaman nya angkat bicara, menurutnya untuk pemilihan objek kegiatan berupa perencanaan yang sepertinya dinilai kurang tepat sasaran, maka hal itu apakah tidak ada kegiatan lain yang lebih urgen dan mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, apalagi kegiatan tersebut dari setiap paketnya dihitung secara “ Gebyah Uyah ” senilai 100 jutaan, sehingga dinilai itu tidak mengindahkan besaran luas areal masing-masing daerah irigasi, pasalnya untuk luas areal belum tentu sebanding dengan anggaran biaya, artinya lebih besar luas areal sudah tentu akan lebih besar pula anggaran biaya yang dibutuhkan.lalu sampai dimanakah keakuratan nilai HPS yang dibuat.
Lebih jauh Burhan berharaf kepada pihak yang berkompeten segera menindak lanjut persoalan tersebut guna mendapatkan suatu pertanggung jawaban apabila hal itu dianggap melanggar atau merugikan keuangan Negara.
(Adhera)
