Ketua BUMDes Sukaraja Dilaporkan Ke Kejaksaan Negri Ciamis

0
125

Ciamis – Sergapreborn

Keuangan bersumber dari alokasi Dana Desa Anggaran (DD) 2017 dan 2018 untuk kepentingan kebutuhan BUMDes diduga terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak ketua pengurus BUMDes sendiri, pasalnya hingga saat ini pengalokasian aliran dana tersebut tidak berjalan atau tidak berkembang sebagai mana mestinya,bahkan dugaan permasalahan ini sudah dilaporkan oleh Lembaga Pemantau penyelenggara Negara Repulblik Indonesia (LPPRNI) ke pihak kejaksaan Negri Kabupaten Ciamis,dan sudah ditangani oleh pihak Insfektorat Kabupaten Ciamis, namun belum diketahui hasilnya atau tindaklanjut baik secara sangsi dari unsur pelanggaran atau pidana nya,ungkap narasumber kepada “Sergapreborn” belum lama ini.

Menurutnya lanjut sumber mengenai permasalahan yang dimaksud berdasarkan keterangan dari masyarakat yang mengetahui adanya aliran dana yang dikelola BUMDes dinilai tidak berjalan,yang seharusnya program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Desa,ini malah menimbulkan kerancuan atau pertanyaan kalau dana tersebut tidak dikelola dengan benar selama bertahun tahun hingga 2021 saat ini, namun malah menjadi kepentingan segelintir orang melalui ketua BUMDes sendiri.

Dana yang diterima oleh BUMDes yakni BUMDes Desa Sukaraja Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis bersumber dari Anggaran dana Desa (DD) yang diserahkan oleh Pemerintahan Desa sewaktu Kepala Desa yang lalu “Siti Jubaedah” senilai RP.80 Juta, tapi oleh ketua BUMDes malah dipinjamkan kepada segelintir orang dengan nominal bervariasi dan signifikan yang nilai per peminjam nya ada yang RP.3 Juta, ada juga yang RP.4 Juta 500 ribu, bahkan sampai RP.6 Juta, namun hingga bertahun-Tahun belum diketahui pertanggung jawaban nya baik dengan pengembalian secara atau secara kredit,dan termasuk ada juga dana yang dipinjam oleh pemerintahan Desa senilai RP.12 Juta sewaktu Kades “Siti Jubaedah” yang hingga saat ini tidak jelas kemana lari nya uang tersebut karena belum ada pengembalian.

Ketua BUMDes Desa Sukaraja “Gunawan Spd” bersama orang Dewan dari partai PDI “Yogi” saat dikonfirmasi “Sergap” di sebuah warung kopi wilayah sukamanah menjelaskan,dengan terungkapnya mengenai hal tersebut menurut “Gunawan” cukup di kagetkan,tapi masalah ini sudah ditangani oleh pihak insfektorat, dan kami telah memberikan penjelasan berdasarkan bukti pisik yang ada bahwa aliran dana akan dipertanggung jawabkan secara dikembalikan seutuhnya,dari sejumlah dana yang telah dipergunakan,mulai dari yang di pinjamkan ke beberapa orang atau dana yang masih ada di rekening.

“hal tersebut sudah dibereskan dengan inspektorat dan saya pribadi telah menjelaskan serta akan mempertanggung jawabkan tidak hanya lisan saja tapi disertai bukti-bukti yang ada,baik kuitansi,juga berikut memberikan data orang-orang yang meminjam,dan pihak inspektorat pun mengarahkan bila serah terima nanti dengan pengurus BUMDes baru agar melibatkan pihak nya untuk disaksikan saat pelaksanaannya”,ungkapnya.

Ditempat terpisah Irban khusus Insfektorat Kabupaten Ciamis “Saeful” saat ditemui “Sergapreborn”di ruangan nya guna dimintai informasi mengenai dugaan yang dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil kalarifikasi dengan yang bersangkutan yakni ketua pengelola BUMDdes “Gunawan Spd” ,atas pelaporan pelimpahan yang diterima dari pihak Kejaksaan Negri Kabupaten Ciamis,mengatakan hal itu benar adanya,dan selanjutnya kami masih melakukan pengumpulan bukti-bukti atas apa yang menjadi subtansi secara menguji sekaligus menulusuri mulai dari adanya transaksi kas,rekening, dan lain-lain, termasuk kami akan melihat sangsi-sangsi dari sisi setatus pekerjaannya sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), dan apabila nanti kami menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dengan menimbulkan kerugian negara, ialah dalam kontek kerugian hilangnya uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang,maka akan diberikan waktu dalam jangka 10 hari untuk memulihkan Dana setelah terbitnya laporan.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut Ketua tim 7 Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI)”Burhan Sujani” kepada “Sergap” dengan mencuatnya dugaan perbuatan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah sebaiknya harus berdasarkan petunjuk atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan atas kebutuhan yang dimaksud,bukan malah menjadi kepentingan pribadi yang nantinya bisa merugikan keuangan pemerintah,” ungkapnya.

“lebih jauhnya kami selaku lembaga yang mempunyai hak untuk memintai sebuah penjelasan berikut atas apa yang menjadi penyalahgunaan dalam bentuk apapun,maka dengan adanya bukti-bukti atau hasil keterangan-keterangan yang ada,termasuk dari pihak yang bersangkutan berdasarkan pengakuan ketua pengelola BUMDes itu sendiri,maka kami akan terus mengawal dan memantau tindak lanjut para pihak yang berkopenten baik pihak kejaksaan,insfektorat atau penegak Hukum, guna untuk mendapatkan sebuah kejelasan baik ketegasan secara sangsi pidana sesuai perbuatannya disamping harus mengembalikan atau memulihkan keuangan pemerintah apabila hal tersebut memang terbukti bersalah,karena bila dibiarkan dimungkinkan bisa menjadi persiden buruk di kemudian hari.

( Hermawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here