Singa Penuh

“Ketua Panitia Pemilihan BPD Koto Dumo Mengangkangi SK PKK Dasawisma Yang Dikeluarkan Kades”

Kota Sungai Penuh – Sergapreborn

Berdasarkan laporan dan investigasi awak media Sergapreborn bersama tim LSM Tamperak, di desa
Koto Dumo kec.Tanah Kampung Sungai Penuh Rabu,9/6/2021 dari awal terasa janggal pemulihan anggota BPD karena tampak Kepala Desa Emya Harja dan ketua panitia Ependri Rio juga sebagai Kaur Pembangunan desa Koto Dumo saat dikonfirmasi saling bertentangan dan tidak singkron, dimana jawaban ketua Panitia BPD bertentangan dari jawaban kepala desa.

DiDuga Pemilihan BPD desa Koto Dumo sudah dirancang oleh kades dan ketua panitia, konfirasi untuk memenangkan beberapa orang.

Elya Harja Kades Koto Dumo saat dikonfirmasi awak media Sergapreborn Rabu,9/6/2021 diruang kerjanya, mengatakan pemilihan BPD hari Jum’at,10/6/2021, “Kades menunjuk beberapa orang untuk menjadi panitia pemilihan setelah itu baru ada musyawarah desa. Pengurus Dasawisma PKK selama ini tidak ada perubahan masih tetap SK Kepala Desa Koto Dumo tahun 2018. Kades hanya mengeluarkan SK setelah ada rapat yang dilaksanakan oleh PKK itu tersendiri.”

Bagaimana seorang Kades tidak mengetahui kapan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD didesanya atau untuk mengelabui wartawan agar tidak meliput didesa ? Dan bagaimana kades Koto Dumo bisa menunjuk dulu orang menjadi panitia pelaksana baru diadakan rapat musyawarah ?

Diketahui untuk pemilihan calon anggota keterwakilan perempuan dipilih dari hak suara pengurus Dasawisma PKK yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan calon laki-laki dipilih oleh hak suara berdasarkan kepala keluarga ( KK ) atau yang mewakilinya.

Jawaban berbeda dengan Ependri,Rio yang mengatakan “Pemilihan anggota BPD dilaksanakan hari Kamis,10/6/2021, Pengurus Dasawisma PKK diganti setiap tahun, untuk keterwakilan perempuan dipakai SK tahun 2020 dalam menetapkan DPT.”

Saat awak media menanyakan perihal SK tersebut, “Ada sama Sekdes Koto Dumo yang merangkap juga sebagai sekretaris panitia pemilihan anggota BPD.” Lanjutnya

Sekdes diwawancara diruang kerjanya, menjelaskan ada SK tahun 2020 pengurus Dasawisma tapi saat diminta menunjukkan SK tersebut tidak bisa. DiDuga Sekdes ikut bermain dalam SK Dasawisma untuk memihak beberapa calon anggota BPD. Bagaimana seorang sekdes tidak mengetahui bahwa sebenarnya SK tahun 2018 masih berlaku sampai sekarang dan tidak ada SK baru sesuai konfirmasi Kades.

Berdasarkan keterangan Nara sumber, “Tidak pernah ada penggantian pengurus Dasawisma PKK karena tidak pernah ada rapat anggota PKK dan saya masih terima honor pada tahun 2020. Didalam DPT keterwakilan perempuan ada 13 nama pengurus baru yang tidak jelas kapan dibentuk. Kami menDuga ada persekongkolan untuk menghilangkan hak suara dalam pemilihan tersebut dan memenangkan salah satu calon.”

( EKA )

Sergapreborn

Menegakan Kebenaran Demi Hukum

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button