Kerinci

LSM Respect Laporkan Bupati Kerinci

Sergapreborn Kab.Kerinci. Pengawasan masyarakat langsung mengenai pembelanjaan uang negara dan penyelenggaraan negara yang dapat dilakukan masyarakat baik secara kelembagaan maupun perseorangan semua diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut LSM Respect DPC Kerinci resmi melaporkan DR.H.Adirozal, M.Si selaku Bupati Kerinci prov.Jambi dan permintaan Lidik ke Kejaksaan Tinggi Jambi atas Permohonan tindak lanjut Dugaan Penyimpangan keuangan daerah, dengan nomor surat 02/LP-DPC LSM/XI/21.

Konfirmasi awak media SERGAPreborn bersama pengurus DPW LSM Respect Noverial hari Jum’at, 4/2/2022 mengatakan bahwa, “Berdasarkan Hasil investigasi dan penelusuran serta surat klarifikasi terhadap Bupati Kerinci no. 01/KF.DPC-Respect/X/2021, kami menyimpulkan ada Dugaan Keras telah terjadi penyimpangan keuangan daerah tahun 2019 kab.Kerinci yang dilakukan Bupati Kerinci. Serta informasi yang kami dapatkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Undang-undang No.25 tahun 2008 tentang pembentukan kota Sungai Penuh di prov.Jambi terhadap UUD RI tahun 1945 tanggal 25/11/2020 yang pada kenyataannya putusan perkara pengujian tersebut tidak dapat DITERIMA oleh Mahkamah Konstitusi.”

“Dalam proses persidangan Pemkab Kerinci menghadirkan 13 orang pemohon termasuk Bupati Kerinci dan menguasakan pada satu advokat. Proses tersebut tentu sangat membutuhkan dana yang besar sementara dalam kasus tersebut sangatlah janggal karena yang digugat adalah Undang-undang yang telah diputuskan dan sudah berlaku tahun lama.” Ungkap Noverial.

“Kami menDuga sebagai penyelenggara negara, Bupati Kerinci jelas dengan sengaja mengabaikan permintaan masyarakat, sehingga menguatkan DUGAAN kuat telah terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan APBD yang dapat dijadikan awal pemeriksaan terhadap biaya yang ditimbulkan atas persidangan di Mahkamah Konstitusi tersebut.” Tegas Noverial Ketua DPC LSM Respect.

“Dengan adanya DUGAAN penyalahgunaan anggaran Daerah kami berharap kepada Kejaksaan Tinggi prov.Jambi untuk dapat menindaklanjuti dan apabila terbukti terjadi perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan daerah agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami melihat adanya kejanggalan dalam hal biaya pengiriman orang-orang tersebut dan tidak mungkin menggunakan uang pribadi. Kami akan mengawal terus laporan kami, sampai ketingkat Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri, Ombudsman RI karena laporan kami ke Ombudsman prov. Jambi sampai hari ini tidak ada tidak lanjutnya” Tutup Doni Antonius Ketua Umum LSM Respect.

( EKA-Bers )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button