Pemkab Purwakarta Gelar Forum Konsultasi Publik

Sergapreborn Purwakarta Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Inovasi (Bapelida) menggelar forum konsultasi publik RKPD 2026 di Bale Sawara Yudhistira pada Kamis, 23 Januari 2025.
Peserta Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 adalah pejabat eselon II dan III serta pejabat fungsional di lingkungan Kabupaten Purwakarta, pimpinan atau perwakilan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, serta juru bicara Kementerian Dalam Negeri dan Bapelit Banda Provinsi Jawa Barat.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gubernur Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puj Utami, Wakil Gubernur Kabupaten Purwakarta terpilih Abang Ijo Hapidin, dan Wakil Gubernur Subang, Karawang dan Chiang Mai. Tamu undangan dari Kabupaten Purwakarta, Bogor dan sekitarnya. Daerah Bandung Barat hadir. Memerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, forum dengar pendapat publik tersebut merupakan sarana dan media untuk mematangkan rencana 2026.
Seperti diketahui, tahun 2025 merupakan tahun transisi pasca pilkada serentak, khususnya Pilkada Kabupaten Purwakarta pada November 2024, kata Norman. “Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang harus dilakukan penyesuaian untuk memajukan visi dan misi direktur dan wakil direktur selanjutnya,” kata Norman dalam sambutannya.
Oleh karena itu Pak Norman menghimbau kepada peserta yang hadir pada Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 untuk menyampaikan masukan guna menyempurnakan rencana ke depan di tahun 2026.
“Saya sangat berharap seluruh peserta dapat memberikan pendapat dan sarannya agar kita dapat menyelesaikan secara bertahap segala permasalahan strategis yang masih muncul di Provinsi Purwakarta mulai tahun 2025 dan seterusnya,” kata Norman.
Pak Norman menyampaikan, pada prinsipnya arah pembangunan Provinsi Purwakarta harus lebih ditingkatkan pada tahun 2025, dan seluruh jajaran Pemprov Purwakarta harus benar-benar memfasilitasi dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang ada.
Jika bicara kebutuhan masyarakat, visi Purwakarta Istimewa, kinerja seluruh pemerintah daerah, seluruh bupati, dan seluruh masyarakat memastikan ada kebutuhan yang perlu diselesaikan dan permasalahan yang perlu diselesaikan. Percepatan ini dapat dipercepat dengan dukungan kelompok kepentingan terkait. “Dukungan dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah sangat kami harapkan, dan mudah-mudahan dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta dapat memenuhi harapan masyarakat Purwakarta dengan baik,” harapnya. Kabupaten.” kata Norman Nugraha. (Herman B)