Lampung

Program PTSL Diduga Sebagai Ajang Pungli Oleh Pokmas Desa Sukaraja

Sergapreborn.id — PALAS LAMPUNG SELATAN –– Presiden RI Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden (kepres), agar seluruh warga negara dapat dengan mudah mendapatkan legalitas kepemilikan lahan tanah melalui program PTSL secara gratis dalam pengurusan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), demi tercapainya program kerakyatan ini melalui surat keputusan bersama SKB tiga menteri tentang cara pendaftaran tanah sistematis lengkap tentang agraria, dengan no.34 tahun 2017 bernomor.599-3167A tahun 2017, yang dikeluarkan dan dikategorikan ditandatangani oleh kementrian/agraria/badan pertanahan Nasional/kementrian dalam negeri dan kementrian desa tertinggal dan transmigrasi.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini tandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, pada tanggal 22 Mei 2017 di Jakarta.

Dalam SKB ini diputuskan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematif sebagai berikut:

  1. Kegiatan penyiapan dokumen
  2. Kegiatan pengadaan patok dan materai
  3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Dengan rincian, biayanya senilai Rp200 ribu yang diperuntukan untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas kelurahan / desa yang dibebankan kepada warga pendaftaran program dan bukan menjadi tanggung jawab pihak badan pertahanan nasional (BPN). Sehingga murah dan terjangkau agar warga tidak terbebani dalam pelayanan, sesuai keputusan SKB tiga menteri, apa bila ada pihak yang menarik biaya melebihi ketentuan maka dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan di kategorikan sebagai pungli liar (pungli).

Kegiatan pokmas di desa Sukaraja Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan diduga pihak kelompok masyarakat (pokmas), sebut saja J Ketua pokmas, dan S kepala desanya bersama kroninya dengan sengaja dan dapat diduga, menggunakan kewenangannya bersama menarik biaya kepada warganya yang mengikuti program PTSL dengan biaya di atas ketentuan yang nilainya mencapai Rp 700,000 samapai Rp 800.000 per sertifikat, dalam setiap pengajuan dengan dalih kesepakatan telah melalui rembuk warga, walaupun telah melanggar SKB tiga kementrian dalam hal biaya PTSL.

Menurut seorang tokoh setempat saat dikonfirmasi di kediamannya mengatakan pada tahun 2022 ini didusun saya terdata sebanyak 17 pemohon buku sertifikat, dengan biaya yang dipungut sebesar Rp 500.000 per sertifikat, dan pembuatan Surat Keterangan Tanah Jual Beli atau Hibah kami pinta sebesar Rp 200.000 sampai Rp. 300.000

“Jadi kami pinta biaya ke pemohon sebesar Rp 500.000 per sertifikat dan surat keterangan Tanah ke pemohon sebesar Rp 200 sampai 300 ribu berdasarkan musyawarah bersama antara Pokmas, BPD, LPM dan Masyarakat,” ungkapnya.

Saat tim gabungan wartawan berkunjung ke Desa Sukaraja bertemu dengan salah satu warga yang mendaftar sertifikat yang namanya tidak mau di publikasikan, membenarkan hal tersebut.

“Kami dipinta dana untuk membuat 1 buku sertifikat sebesar Rp 500.000. dan untuk pembuatan surat keterangan Tanah (SKT) kami dipinta 200 ribu untuk Surat Hibah dan 300 ribu untuk surat jual beli, bapak boleh tanya ke warga yang lain” tegasnya, Kamis 2 Juni 2022.

” Bahkan saya sudah membayar sebesar Rp. 1.000.000, ke pak RT saya, untuk pembuatan surat jual beli saya di pinta Rp 300.000 dan untuk sertifikatnya saya di pinta Rp 400.000 pernah buku sertifikat” Tambahnya

Sementara itu Jusman Hadi selaku ketua pokmas desa sukaraja saat di konfirmasi pada hari Kamis 02/06/2022 membenarkan bahwa di terapkan dana sebesar Rp 500.000,’ tersebut sudah ada musyawarah dan kesepakatan dengan BPD dan LPM serta masyarakat.

“Karena dengan SKB 3 Mentri dana 200 ribu itu tidak cukup mas, jadi kami mengadakan musyawarah dengan dana 500 ini kita pakai untuk kebutuhan pengukuran, pembuatan patok dan pemberkasan serta oprasional pokmas” Ucapnya

” jika masyarakat tidak sepakat dengan angka sekian ya silah kan, ga jadi” Tambah nya

Di tempat terpisah ketua BPD desa sukaraja Iswah saat di konfirmasi dikediamannya mengatakan bahwa di tahun 2022 ini tidak ada pihak yang mengatas namakan pokmas mengajak musyawarah terkait masalah PTSL.

“tidak pernah diberitahu oleh pihak desa mas, bahkan saya selaku ketua BPD pun secara pribadi sangat keberatan jika pembuatan program ptsl tersebut di kenakan biaya sebesar Rp 500.000,’ apalagi jumlah dana tersebut di luar dari pembuatan sporadik atau alas hak” Terang ketua BPD Desa Sukaraja

Oleh karena itu gabungan tim beberapa media cetak dan online akan segera menyampaikan dugaan tersebut kepada pihak Kejaksaan Negri Lampung Selatan.

(JJ)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button