Sergapreborn kab. Kerinci. Masyarakat Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kerinci, Kamis [21/5/2026].
Dalam aksi tersebut massa menyampaikan tuntutan terkait kepemimpinan Kepala Desa Semerah,Jalpahri, serta meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah masyarakat bersama Depati, Ninik Mamak, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat Desa Semerah. Massa datang dengan membawa sejumlah tuntutan yang berisi persoalan tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, penggunaan dana desa, hingga pembentukan kelembagaan desa.
Usai menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Bupati Kerinci, di Bukit Tengah, Siulak, perwakilan massa di terima pemerintah daerah untuk melakukan audiensi.
Audiensi tersebut di hadiri unsur Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Asisten Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mewakili Bupati Kerinci, kemudian turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Kerinci Komisi II, Sekretaris DPRD (Sekwan), Polres Kerinci, Kepala Dinas terkait, dan Inspektorat.
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Desa Semerah menyampaikan langsung poin-poin tuntutan yang sebelumnya telah di putuskan melalui musyawarah masyarakat desa Semerah.
Warga membawa juga Hasil Musyawarah Bersama Ninik Mamak dan BPD. Menurut massa aksi, keputusan menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Kerinci lahir setelah masyarakat melakukan rapat bersama tokoh adat, BPD, dan unsur masyarakat Desa Semerah. Dalam hasil musyawarah tersebut, warga menyatakan berbagai keberatan terhadap pola kepemimpinan Jalpahri yang di nilai tidak menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tidak lagi berjalan sesuai harapan masyarakat.
Massa menilai di perlukan langkah tegas pemerintah daerah terhadap kepemimpinan Kepala Desa, Jalpahri demi memulihkan pemerintahan desa dengan masyarakat.
Dalam tuntutannya, warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan administrasi desa yang di nilai tidak berjalan optimal. Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya pelaksanaan musyawarah desa bersama BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta lembaga adat.
Menurut warga, masyarakat sejak beberapa waktu terakhir menunggu pelaksanaan musyawarah terkait penggunaan anggaran desa dan program pembangunan, namun belum terlaksana sesuai harapan masyarakat hingga sekarang. Persoalan keterbukaan informasi pemerintahan desa juga menjadi salah satu poin yang di sampaikan massa kepada pemerintah daerah.
Pengelolaan Dana Desa dan Bantuan Sosial Jadi Sorotan, masyarakat juga meminta adanya tindakan tegas dugaan tindakan korupsi dana desa tahun 2023 yang sudah di audit oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci pada tahun 2024. Serta penelusuran terhadap penggunaan Dana Desa lainnya.
Massa menduga terdapat persoalan dalam tata kelola anggaran desa dan meminta pemerintah maupun aparat berwenang melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti penyaluran bantuan sosial yang menurut mereka tidak tepat sasaran dan dugaan penyelewengan bansos lainnya. Beberapa peserta aksi mempertanyakan data penerima bantuan sosial, bantuan kesehatan, serta program bantuan pemerintah lainnya yang di nilai masyarakat tidak adanya keterbukaan.
Selain itu, masyarakat Desa Semerah juga turut menyampaikan keberatan terhadap proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut massa, proses penentuan pengurus koperasi di nilai tidak melalui mekanisme musyawarah terbuka yang melibatkan unsur masyarakat.
Kepala Desa,Jalpahri menunjuk sendiri pengurus inti, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari keluarga terdekatnya sendiri. Karena itu, masyarakat menolak atas pembentukan KDMP yang dianggap telah menyalahi aturan dalam proses pembentukan koperasi tersebut.
Pernyataan Kepala Desa Ikut Menjadi Sorotan Massa, dalam penyampaian tuntutannya.
(sergapreborn)
