Sergapreborn Purwakarta – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB terus aktif mendorong seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa proaktif dan tuntas menindaklanjuti seluruh laporan yang diterima dari berbagai lapisan masyarakat. Itu yang sedang kami lakukan.
Baru-baru ini, Kementerian Pelayanan Publik (PANRB) merilis hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (MONEV) pada instansi pemerintah hingga tingkat kabupaten dan kota.
Dalam kasus ini, otoritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta menelusuri dan menyelesaikan 1.298 pengaduan yang masuk melalui berbagai saluran pengaduan.
Capaian ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada peringkat 10 besar dari 20 instansi pemerintah pusat dan daerah dalam hal jumlah laporan yang diterima pada tahun 2024 sebagaimana dicanangkan Kementerian Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Daerah (PANRB).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta Rudy Hartono dalam keterangannya mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi yang dirilis Kementerian PANRB menunjukkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Katanya. Pelayanan publik. . “Sebagai tindak lanjut, Kementerian PANRB akan menyusun rencana aksi bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk menangani pengaduan di tingkat instansi, serta mengajak dan mendidik masyarakat agar lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap penanganan pengaduan tersebut.” “Kami merekomendasikan “Bahwa lembaga juga memproses data pengaduan untuk meningkatkan layanan mereka,” kata Rudy, Rabu.
Menurut Rudy, laporan tersebut menggambarkan perjalanan dan pencapaian SP4N LAPOR dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif. Sejak awal, SP4N LAPOR dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, permintaan dan pengaduan yang langsung sampai pada akar permasalahan di lapangan.
“Data yang dikumpulkan melalui SP4N LAPOR merupakan data yang paling lengkap, mewakili suara masyarakat yang sebenarnya tanpa bias, dan secara realistis mencerminkan keadaan pelayanan publik di semua instansi pemerintah,” kata Rudy. Ia menyatakan: Kedepannya pemanfaatan data SP4N LAPOR perlu dioptimalkan. Konsep kebijakan berbasis bukti perlu dipromosikan dan dijadikan dasar utama untuk merumuskan kebijakan publik. Berdasarkan data SP4N LAPOR, pemerintah dapat mengembangkan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan riil warganya.
“Selain itu, penanganan keluhan masyarakat harus menjadi perhatian utama kita. Bukan hanya mengabulkan keinginan, tetapi memastikan semua keluhan dan pendapat ditanggapi dan solusi nyata diberikan. “Tujuannya adalah memastikan semua pihak memiliki pandangan yang sama ,” Rudy menambahkan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kasus, Plt Gubernur Purwakarta, dan instansi terkait di daerah yang telah menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan yang dikelola Diskominfo Ogun Lopiang. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh mereka yang terlibat. Purwakarta.
“Kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas tindak lanjut laporan tersebut merupakan wujud nyata tekad kami sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menjawab harapan masyarakat dan membawa perubahan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah “ “Menjadi semakin kompleks. Namun, saya yakin SP4N LAPOR dapat terus memimpin dalam mencapai tata kelola yang lebih baik dengan semangat kolaborasi dan inovasi,” kata Rudi Hartono. (Herman B)
