Kalimantan Tengah

Ada Oknum Ngaku Dari Kejaksaan Panggil Rekanan Melalui Telepon Seluler, Ada Apa Ya….

Sergapreborn Sampit -Kalteng Kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ( Kalteng ) kini tengah dalam proses penyelidikan di Kejaksan Negeri Kotawaringin Timur, bahkan sejumlah orang diperiksa sebagai saksi.
Jhoko selaku pihak pemborong pada pembangunan Kantor Dinsos, kepada media ini mengaku sudah satu kali dipanggil dengan surat secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Kotim dan sudah dimintai keterangan.

Namun setelah itu cukup mengejutkan baginya ada oknum mengaku dari Kejaksaan Negeri Kotim justru melakukan pemanggilan tidak bersurat secara resmi akan tetapi melalui sambungan seluler.

“Beberapa hari yang lalu saya sudah memenui panggilan jaksa, ini saya dipanggil lagi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kotim, melalui telepon seluler dengan nomor seluler 081386202741 Senin (21/08/2022) saya diminta menghadap Kasi Pidsus, setelah saya iyakan atas panggilan tersebut, dan saya mau meluncur ke kantor kejaksaan, tiba-tiba saya ditelepon lagi, besok pagi saja ya langsung ke kantor katanya,” ucap Jhoko.

Karena gelagat yang mencurigakan dan pemanggilan tidak resmi dirinya tidak menemuinya hingga sekarang ini.
Namun demikian dirinya menjelaskan sebelumnya sudah satu kali dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Kotim, melalui surat panggilan resmi atas pembangunan Dinsos tersebut, di sana ditanyai seputaran atas pembangunan itu
“Namun semuanya sudah saya jawab dengan jujur, pekerjaan itu belum dibayarkan oleh pihaknya lantaran ada masalah PPK dipanggil pihak Kejaksaan, pada ahirnya saya terkatung katung masih belum tau kapan akan dibayarkan atas pembanunan Dinsos tersebut,

kalau dibilang pekerjaan itu korupsi itu saya rasa terlalu cepat pihak Kejaksaanya, karna apa sedangkan pekerjaan Dinsos, yang saya borong itu masih belum dibayarkan semua dan masih sisa sekitar 50 persen yang belum dibayarkan oleh pihak dinas,” kata Jhoko.

Menurut dia misalkan pekerjaan itu bermasalah dengan kontroksinya silahkan saja dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena PPK yang bertanggung jawab atas pembangunan itu.
“Jangan sampai merembet-rembet ke pihak rekananya, selain itu juga saya bekerja sesuai RAB dan sesuai petunjuk PPK, kenapa harus pihak rekanan yang harus sibuk dipanggil Jaksa,” ucap Jhoko.

(Kr)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button