Kalimantan Tengah

Anggota Komisi lll DPRD Kotim Sesalkan Lokalisali Pal 12 Kembali Beroprasi” Minta Pemkab Kotim Bertindak Tegas”

Sergapreborn, Sampit – Kalteng. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sesalkan kembali operasionalnya lokalisasi. Salah satu diantaranya adalah lokalisasi di pal 12 Sampit. Bahkan Riskon Fabiansyah menyebutkan operasionalnya lokalisasi itu sangat mustahil tidak diketahui instansi yang mebidangi pengawasan karena bukan rahasia lagi.

‘Terkait Informasi dibukanya kembali lokalisasi Pal 12 itu bukan info baru sebenarnya yang sampai kepada kami bahkan beberapa waktu sejak dinyatakan tutup tahun 2017 silan tidak lama setelah itu kembali operasional lagi areal tersebut,’kata Riskon Fabiansyah kemarin (11/1) kemarin.

Memang kata Riskon operasionalnya tidak seperti sebelumnya 100 persen ada beberapa rumah yang masih menyediakan jasa tersebut. Walaupun secara kucing-kucingan saat itu namun lama kelamaan serta ditambah dengan pengawasan yang kurang pasca itu maka lokalisasi berangsung-angsur kembali membuka diri untuk para pria hidung belang.’Walaupun ada beberapa kali kabarnya Satpol PP Kotim datang kesana dengan melakukan razia dan pengasan namun tidak ditemukan, bahkan Wabup Kotim pasca dilantik pun pernah kesana tetapi tidak mendapati operasional dari wadah karaoke dan layanan plus-plus itu,’kata Riskon.

Riskon memerhatikan setiap ada inspeksi dari instansi terkait maka daerah itu akan seketika berubah men jadi sepi dan normal. Namun sepulangnya petugas kembali lagi kegiatan kegiatan dilokalisais tersebut. Hal ini tentunya tidak lepas adanya kebocoran informasi yang tidak lain dari tim pengawasan yang ada di internal tim pemerintah dala hal ini Satpol PP itu sendiri.
‘Setiap ada rtazia kesana selalu berakhir dengan nihil, informasi sudah bocor duluan sehingga ini harus dibenahi,’tegas Politikus Partai Golkar ini.

Dilain sisi, Riskon menyebutkan saat ini merupakan momentum dari pemerintah daerah untuk membuktikan ampuhnya Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang baru disahkan akhir tahun tadi. DPRD ingin melihat seberapa efektifkah perda itu dilaksanakan di daerah tersebut. Apalagi kini Satpol PP sudah dibarengi dengan usnur Penyidik PNS sehingga tidak ada alasan untuk tidak bertindak dilapangan lagi.
‘Oleh karena itu apabila informasi tentang operasi seeks-eseks di pal 12 ini tidak segera ditangani pemerintah dengan cepat maka lambat laun lokasi itu akan buka seperti sedia kala lagi,’ujar Riskon.

Dilain hal setiap mereka melakukan reses di daerah itu ada permiantaan dari sebagaian masyarakat pal 12 ini meminta areal itu dihibahkan jika memang pemerintah daerah tidak bisa mengelolanya. ‘Salah satu aspirasi di pal 12 ini meminta hibahkan ke mereka disitu tanah pemda itu, karena sejauh ini belum ada mau dikemanakan dan digunakan sebagai apa tanah itu oleh pemerintah daerah kita ini,’tegas dia.pungkasnya.( Kar )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button