Kalimantan Tengah

Bima Santoso Jangan Ada Lagi PBS Larang Bumdes Lalui Jalan Perusahaan

Sergapreborn Sampit – Kalteng. Munculnya permasalahan baru dikalangan masyarakat Desa Pamalian, Kecamatan, Kotabesi, adanya larangan terhadap masyarakat yang mengangkut hasil Badan Unsaha Milik Desa ( BUMDES) membuat sejumlah masyarakat merasa keberatan dan meminta kepada pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, kata, Seketaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Bima Santoso, Senin 25/04/2022.

Dia menambahkan, sebelum ada perusahaan kelapa sawit masuk desa Pamalian, desa tersebut sudah ada bahkan masuknya perkebunan didesa tersebut tentunya adanya persetujuan masyarakat itu sendiri, kenapa harus melarang masyarakat membawa hasil panenya melalui perusahaan itu, bahkan disitu jelas -jelas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang melewati diperusahaan tersebut.
Maka dari itu

saat ini masyarakat kita harus belajar dari kejadian BUMDES desa Pamalian, tersebut yang terjadi pada hari minggu kemarin, pihak perusahan besar kelapa sawit melarang aktivitas angkutan BUMDES melewati jalan perusahan, dengan dalih bahwasanya angkutan itu melewati jalan mereka untuk membawa hasil usaha ke Daerah lain.

Hal- hal yang seperti ini lah yang harus kita jadikan pelajaran bersama, bagaimana regulasi yang berkaitan dengan jalan yang ada di wilayah HGU perushan harus di tertibkan sebagai mana yang sudah di atur oleh UUD dan juga kepres. Selaku pemerintah daerah harus tegas terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyrakat berada di sekitar PBS ini.

Jngan sampai terjadi konflik berkepanjangan, perlu kita ingatkan kembali kepada pihak perusahaan tersebut,
gak boleh PBS melarang seenaknya saja apalgi yang melewati itu BUMDES setempat yg mana desa Pamalian itu lebih dulu ada dari pada perusahan itu, seharusnya harus di cek satu persatu izin PBS yang baru dan yang sudah mau habis.

Kita ini tinggal dalam negara yang berlandaskan hukum dan aturan .
Karena setiap pengajuan izin ada batas dan ada ketentuan yang harus di taati oleh PBS ini, di situ kita bisa masuk melalui koordinasi dengan para pihak yang berkaitan bagaimana suatu daerah / desa akan maju apabila PBS ini tidak memberi ruang terhadap program pemerintah pusat, program pemerintah daerah RPJMD ini sejalan dengan RPJPN, dari tahun ke tahun akan ada perubahan salah satunya yaitu makin banyak pertumbuhan penduduk secara geografis akan memerlukan tempat pengembangan usaha. Tempat tinggal dan fasilitas publik, ayo mari kita bangun dari mimpi-mimpi agar mimpi kita bisa jadi kenyataan bersama, tegas Bima.

( Kr )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button