Banjar

DARI TAHUN 2008 HINGGA 2013 KPK TETAPKAN DUA TERSANGKA KASUS PUPRPKP KOTA BANJAR PENERIMAAN GRATIFIKASI

Sergapreborn Kota Banjar Saat ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara atas dugaan tindak
pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2008 s/d 2013 dan dugaan
penerimaan gratifikasi.
Ketua KPK Firli mengungkapkan diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan data
berupa informasi maupun keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud oleh Tim KPK, Selanjutnya KPK mengambil tindakan lanjutan dengan melakukan penyelidikan
sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini pada
tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka, sebagai berikut :
• HS Walikota Banjar periode 2003 s/d 2008 dan periode
2008-2013.
RW sebagai pengusaha Swasta (Direktur CV. Prima), Terangka RW sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki
kedekatan dengan Tersangka HS selaku Walikota Banjar periode 2008 s/d 2013. (13/21).

Sebagai wujud kedekatan tersebut, diduga sejak awal telah ada peran aktif dari HS, diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi RW untuk mendapatkan izin usaha,
jaminan lelang dan rekomendasi pinjaman bank sehingga RW bisa mendapatkan beberapa
paket proyek pekerjaaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar.

Lebih lanjut firli mengungkapkan di antara tahun 2012 s/d 2014, RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar Rp23, 7 Miliar dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS, maka RW memberikan fee proyek antara 5 % sampai dengan 8 % dari nilai proyek untuk HS.

Pada sekitar Juli 2013, HS diduga memerintahkan RW melakukan peminjaman uang
kesalah satu Bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar Rp4,3 Miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi HS dan keluarganya sedangkan untuk cicilan pelunasannya tetap menjadi kewajiban RW.
RW juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas pada HS dan keluarganya, diantaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di Kota Banjar.

Selain itu RW juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah Sakit Swasta yang didirikan oleh HS. Selama masa kepemimpinan HS sebagai Walikota Banjar dari tahun 2008 s/d 2013 diduga pula banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar. Saat
ini Tim Penyidik masih terus melakukan penghitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan melanggar pasal, sbb : RW, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Dalam proses penyidikan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sekitar 127 saksi dan untuk memaksimalkan pemberkasan perkara, Tim Penyidik melakukan upaya paksa
penahanan pada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 23 Desember 2021 s/d 11 Januari 2022.
• RW di Rutan KPK Kavling C1
• HS di Rutan KPK pada gedung Merah Putih. Untuk selalu hati-hati dan mengantisipasi penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK.
Saat ini tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan ucapnya.

KPK menyayangkan masih terjadinya praktik kongkalikong antara Kepala Daerah dan pelaku bisnis melalui berbagai modus korupsi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Seorang Kepala Daerah sudah sepantasnya menjadi teladan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable melalui pembangunan yang memberikan
manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat ungkapnya.

(Encep.D)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button