Kalimantan Tengah

Anggota Komisi lll DPRD Kotim” Harapkan Pelayanan RSUD Murjani Sampit Lebih Maksimal Menangani Pasien

Sergapreborn Sampit – Kalteng. Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu menekankan kepada pihak RSUD Murjani Sampit untuk mengedepankan fungsi sosial dalam melayani pasien.

Apalagi statusnya merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang mana pendanaanya berasal dari APBD Kotim.

“Saya tekankan kepada siapapun pihak yang ada di RSUD Murjani tolong kita tidak henti-hentinya untuk mengedepankan fungsi sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang harus diutamakan,” kata Dadang, Rabu, 12 Januari 2022.

Ia mencontohkan ketika ada pasien yang masuk di RSUD itu hal pertama yang harus dilakukan yakni dilakukan pertolongan secara cepat. Tidak lagi men…
[18.04, 12/1/2022] Karyani 2: Anggota Komisi lll DPRD Kotim” Harapkan Pelayanan RSUD Murjani Sampit Lebih Maksimal Menangani Pasien.

Sergapreborn,

Sampit – Kalteng.

Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu menekankan kepada pihak RSUD Murjani Sampit untuk mengedepankan fungsi sosial dalam melayani pasien.

Apalagi statusnya merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang mana pendanaanya berasal dari APBD Kotim.

“Saya tekankan kepada siapapun pihak yang ada di RSUD Murjani tolong kita tidak henti-hentinya untuk mengedepankan fungsi sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang harus diutamakan,” kata Dadang, Rabu, 12 Januari 2022.

Ia mencontohkan ketika ada pasien yang masuk di RSUD itu hal pertama yang harus dilakukan yakni dilakukan pertolongan secara cepat. Tidak lagi menunggu mengurus adminitrasi dan lain sebagainya.

“Misalnya ada pasien masuk jangan ditanya dulu siapa penjaminnya ada uangnya atau tidak,” tukasnya

Menurut politisi PAN ini langkah pertama itu pastikan tindakan medis dulu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

“Di situ saya katakana nilai kemanusiaan tadi yang harus diutamakan,”tegas mantan Ketua Bapemperda DPRD Kotim ini.

Ia juga mengingatkan agar rumah sakit memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu. Khusus untuk kondisi gawat darurat, rumah sakit tidak boleh menolak dan menarik uang muka dari pasien,” Pungkasnya.

(Kr )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button