Gelar Rakor, Mitigasi Program Makan Bergizi Gratis

Sergapreborn Purwakarta Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta sejak 6 Januari 2025. Guna memastikan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terlaksana sesuai rencana, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah instansi terkait di daerah.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Purwakarta Norman Nugraha dilaksanakan pada Senin, 20/1/2025 di Aula Janaka Kompleks Setda Provinsi Purwakarta. Sejumlah besar perwakilan dari lembaga daerah terkait hadir, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Layanan Publik, Komunikasi, dan Informasi.
“Kami telah membahas berbagai persiapan yang melibatkan banyak organisasi regional terkait untuk memastikan program ini terlaksana sesuai rencana. “Misalnya, terkait alokasi anggaran MBG yang disetorkan ke Dinas Pendidikan, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Kemendagri,” kata Noman Nugraha kepada wartawan.
Ia mengatakan, MBG Purwakarta telah dibuka awal Januari lalu di bawah koordinasi Kodim 0619 dan Yayasan Al Muhajirine, dan total sudah ada 10 sekolah yang beroperasi sejak saat itu.
“Ada beberapa model yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola puskesmas sebagai unit pelayanan, yaitu swakelola, kolaborasi kelembagaan, kolaborasi pihak ketiga, daerah 3T, dan hibrida. Di Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 165.140 puskesmas primer dan siswa sekolah menengah atas termasuk di antara penerima manfaat. “Kami mendapatkan manfaat dari program ini,” kata Norman.
Ia juga menyampaikan, untuk Dispantang sendiri koordinasi seperti apa yang akan dilakukan dengan sejumlah instansi daerah seperti menyiapkan sarana penyimpanan pangan bergizi untuk produksi bahan baku MBG, dan pengujian pangan dengan rapid test, pestisida, dan sebagainya. Ia pun menjelaskan: “Untuk Discanac, fokus kami adalah menyediakan produk seperti telur, ayam, dan ikan,” kata Norman.
Sementara itu, DKUPP dapat mengoordinasikan pengolahan ikan dari para pengusaha UMKM Purwakarta sebagai pilihan menu MBG. Apabila pelaksanaan MBG sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tidak akan terjadi kelangkaan barang dan kenaikan harga. cepat.
Pelayanan Kesehatan mengoordinasikan pengujian gizi dan evaluasi menu MBG. “Sementara ini, BKAD masih menunggu petunjuk teknis apakah anggaran tersebut hanya untuk pembelian makanan dan minuman atau juga untuk biaya memasak dan akomodasi,” kata Norman.
Wakil Bupati Purwakarta terpilih, Abang Ijo Hapidin, juga diketahui masuk dalam agenda rapat koordinasi tersebut. (Herman B)