Kerinci

Pembagian BLT DD Desa Sebukar Kerinci Seharusnya adalah Keluarga Prasejahtera Bukan Sebaliknya

Kerinci – Sergapreborn

Berdasarkan PMK Nomor 50/PMK/2020 kriteria calon keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili didesa tersebut. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT DD, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) dari Kemensos.

Yang terjadi di desa Sebukar Kerinci justru sebaliknya karena nama penerima BLT DD adalah orang-orang yang mampu / kaya. Seperti nama Armaini Yusuf orang tua kandung dari sekdes Irva Gusnadi, Nuzul Firman, Hj.Rosma, Jufri dan masih banyak lagi penerima yang tidak layak / dikategorikan orang kaya.

Dari keterangan salah satu warga Sebukar kepada awak media Sergapreborn yang minta namanya dirahasiakan ( 5/3/2021 ) mengatakan “Bahwa penerima BLT DD di desa Sebukar terdapat nama aparat desa yaitu Jasrial dan Rizky Prayuda serta Maradona adalah anak dari ketua BPD Rafles sedangkan ketua BPD mendapat PKH.

Saat dikonfimasi awak media Sergapreborn Irva Gusnadi
sekdes Sebukar Kerinci pada waktu dikantor desa Sebukar ( 22/2/2021 ) mengatakan ” Bahwa tidak terdapat aparat desa Sebukar sebagai penerima BLT DD.”

“Adanya nama-nama orang kaya ( termasuk orang tua kandung Irva Gusnadi ) karena terdampak pandemi Covid -19.” Ujar Sekdes Sebukar, jawaban yang tidak masuk akal dari seorang sekdes.

Berbeda dengan keterangan Kades Sebukar Syukran, S.Pdi yang membenarkan semua bukti dan data yang diperlihatkan awak media Sergapreborn ( sore 22/2/2021 ) tentang nama-nama penerima BLT. Kades Sebukar hanya membiarkan dan menerima hasil rapat desa tanpa melihat lagi siapa yang tertera dan diajukan sebagai penerima BLT DD.

Dengan hasil yang didapat di desa Sebukar, ternyata tidak sesuai juga dengan surat edaran Kemendes No. 11Tahun 2020 tentang orang-orang yang berhak menerima BLT DD.
Jadi jelas kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, ASN, TNI, Polri termasuk orang kaya, tidak boleh menerima bantuan dari Pemerintah. Bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah tujuannya untuk menanggulangi masyarakat miskin yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

Indra Komano ketua LSM Petisi Sakti sekaligus ketua umum aliansi merah putih Indonesia AMPI dalam penjelasannya kepada awak media Sergapreborn via Whats App ( 11/3/2021 ) menyampaikan ” Ya, seharusnya penerima BLT itu adalah warga pra sejahtera bukan sebaliknya .”

“Jika orang kaya sebagai penerima, disitu letak keadilan sosial, “bukan” meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, nanti akan muncul masalah lain. Itu diperlukan ketegasan aparatur desa dalam mendata penerima bantuan pemerintah supaya tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh warga kurang mampu. Jadi ya, segera hentikan yang tidak layak menerima” Ujar Indra Komano.

 

(Eka)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button