PT. KKP diduga Tidak Kantongi izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Plasma, Tetap Beroperasi
Sergapreborn, Sampit-Kalteng. Perkebunan kelapa sawit, PT. Karunia Kencana Permai sejati (KKP) yang lokasi di 2(dua) tempat yaitu di kota besi dan Mentaya hulu kabupaten Kotawaringin timur provinsi Kalimantan tengah, diduga tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan tidak membangun kebun (plasma) untuk masyarakat sekitar.
Hal tersebut didasari atas temuan dinas perkebunan provinsi Kalimantan tengah yang diberi nama “perkembangan usaha perkebunan besar posisi 31 Desember 2020” yang menyebutkan bahwa PT. KKP tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan tidak membangun kebun (plasma) untuk masyarakat sekitar.
Dimana izin lokasi untuk PT. KKP dari Bupati Kotim yang dikeluarkan pada 23 Desember 2002 berada di dua tempat yaitu di kota besi dengan luas 17.000 Ha dan di Mentaya Hulu dengan luas 2.400 Ha. Kemudian, IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kotim pada 2 Maret 2017 seluas 19.649 Ha. Kedua lokasi ini diduga tidak mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dan juga tidak adanya kebun (plasma) untuk masyarakat sekitar. Sehingga hal itu, bertentangan dengan peraturan Menteri Pertanian No.5 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1 huruf (e) tentang kesanggupan menyampaikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan juga pasal 9 ayat 2 tentang Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas Izin Usaha Perkebunan yang dimilikinya”.
Senada juga yang disampaikan oleh beberapa masyarakat setempat yang berdekatan dwngan perkebunan tersebut mengatakan bahwa PT. KKP tidak ada membangun kebun (plasma) untuk mereka selama perkebunan tersebut yang dibuka.
“Tidak ada plasma disini”.kata salah satu masyarakat yang tidak mau namanya disebutkan.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan adanya dugaan meluapnya limbah pabrik dari penampungan kolam milik PT. KKP ke sungai lais di desa Kanyala kec. Talawang, kab. Kotim.
Pasalnya, tempat penampungan limbah pabrik hanya dibuat seperti kolam atau sumur tanpa adanya atap, sehingga ketika turun hujan dengan intensitas tinggi akan mengakibatkan air limbah meluap keluar dimana jarak antara kolam penampungan limbah dengan sungai lais hanya berjarak sekitar kurang lebih 10 m saja.
Merujuk pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) RI no.60 Tahun 2021 Pasal 61 huruf C dalam hal tata cara pembuatan tempat pembuangan limbah. Dimana dalam peraturan tersebut tertulis “konstruksi bangunan menggunakan dinding,beratap, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api”. Sehingga, tempat pembuangan limbah milik PT.KKP tidak sesuai dengan peraturan menteri itu.
Terkait hal tersebut , pihak perusahaan ketika dikonfirmasi melalui Rahmad selaku manager Humas meminta waktu untuk dilakukan investigasi terlebih dahulu.
“Mengenai hal itu, kami akan melakukan investigasi terlebih dahulu, nanti kami akan sampaikan hasilnya”. Kata Rahmad.
Lanjutnya, dia meminta waktu 1(satu) minggu untuk mengumpulkan data dan akan menyampaikan kepada awak media melalui penjelasan secara tertulis. Namun, sampai detik ini tidak ada kejelasannya terkesan dan tertutup.
Rahmad Ketika di hubungi via WhatsApp, tidak membalas pesan WhatsApp, tersebut hingga berita ini diturunkan.
Perihal tidak adanya respon dari perusahaan, salah satu ketua LSM provinsi Kalteng yang juga ikut dalam kegiatan liputan, tersebut kepada sergapreborn, mengatakan menginginkan agar permasalahan ini dipublikasikan serta dilaporkan kepada Presiden, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri LHK RI dan Menteri Pertanian RI termasuk pihak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan dilapangan dan diharapkan dilakukan penindakan tegas jika terbukti bersalah dengan diberikan sanksi berupa pencabutan izin, ucapnya.
Lanjutnya, diaberharap jika nanti terbukti bersalah maka harus diberikan sanksi berupa pencabutan izin. (Sr)
