Pangandaran

Tokoh Presedium Dan Anggota DPRD Pangandaran Ingatkan Statement Asda III Insentif RT/RW Wajib Di Bayar

Sergapreborn.id – Pangandaran Gejolak statement Asda III Suheryana menjadi polemik di kabupaten pangandaran dan sangat melukai masyarakat dan hati para RT sekabupaten Pangandaran.

Terkait adanya statement Asda III di beberapa media online “bahwa insentif Ketua RT tidak wajib di bayar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pangandaran. Ada apa pak Asda??”

“Timbullah reaksi” dari beberapa kalangan DPRD dan Masyarakat dari beberapa kalangan tak luput seperti yang di ungkapkan Tokoh Masyarakat Cijulang. H.Opang salahsatu mantan anggota DPRD Ciamis

, gimana tidak terluka setelah menunggu 1 tahun tidak terbayarkan dan berharap bisa direalisai Pemda Pangandaran terkait insentif yang sudah di sepakati Bupati dan wakil Bupati dalam Misi” janji politiknya ketika di butuhkan tapi sekarang

” H.Opang salahsatu mantan anggota DPRD Ciamis dari Partai Golkar dan juga sebagai Tokoh Masyarakat Cijulang mengungkapkan kekecewaan
setelah membaca statement Judul diatas kalau memang begitu pendapat Pemda Kab. Pangandaran. Perlu kita pahami bahwa “RT/RW mau diberikan “Insentif” Adalah Janji calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam visi misi yang disampaikan pada Kampanyenya imbuhnya (Jum’at, 07/01/2022).

“Visi Misi kandidat memiliki posisi penting dalam pengalokasian sumber daya karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Visi Misi kandidat Terpilih akan menjadi basis Rujukan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Alokasi Anggarannya (RPJMD, RKPD dan APBD),” Tandas.

Masih kata Opang Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 lanjut Tentang: Pemerintahan Daerah.
Pasal 261 ayat (1)
Berbunyi: “Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasif, POLITIS, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pada ayat (4) berbunyi: ” Pendekatan Politis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama DPRD.

“Dari kedua Dasar Hukum tersebut, pemberian Insentif kepada Ketua RT/RW sesuai dengan Janji Kampanyenya Bupati/Wakil Bupati Terpilih yang dituangkan dalam Visi-Misi Bupati terpilih hukumnya jadi WAJIB untuk dilaksanakan,” jelasnya.

“Demikian sumbang pendapat saya, selaku Anggota Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Semoga menambah wawasan dalam mengambil kebijakan serta sebagai saling mengingatkan,” sambungnya.

Menurut Ade Ruminah selaku Anggota

DPRD Ketua Komisi III Kabupaten Pangandaran dari dari Fraksi Golkar (Ade Ruminah). Juga menjelaskan bahwa Insentif tersebut sudah di naungi oleh Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Dan Insentif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan serta sudah ada dalam draf aturan Perbup pada BAB II Ruang Lingkup dan Pasal 2 huruf b dan c, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah melaksanakan, yaitu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pangandaran dan BAB VI Insentif Rukun Tetangga (RT).

(Budi)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button