Kalimantan Tengah

Bambang Nugroho, S.H. Sebut Pemalsual Izasah Oknum Kades Itu Jelas Jelas Melanggar Hukum dan Harus Diusut Tuntas.

Sergapreborn. Sampit – Kalteng. Dugaan pemalsuan Izasah yang dilakukan oleh oknum seorang Kepala Desa, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ( Kalteng ) Praktisi hukum senior, yang juga sebagai advokat di Kota Sampit, Bambang Nugroho, S.H, angkat bicara, pasalnya menurut Bambang, ketika mengikuti pemilihan kepala desa tahun 2023 yang diduga menggunakan ijazah palsu itu kalo benar adanya jelas jelas cacat demi hukum .

Menurut Bambang Nugroho, S.H. selaku praktisi hukum kalau itu memang benar benar terjadi adanya dugaan tersebut dan terbukti bahwa ada oknum kepala desa telah menggunakan izasah palsu, sangat jelas hal tersebut sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku, apalagi yang bersangkutan sudah dilantik sebagai kepala desa, hal ini sebetulnya secara legal standing sebagai kepala desa tidak sah secara hukum karena ada persyaratan yang sudah bisa dianggap cacat hukum, ungkapnya.

“Kalau memang bisa dibuktikan bahwa dugaan itu benar, itu berarti harus dibatalkan karena menyangkut legalitas legal standing sebagai kepala desa yang sudah dilantik,” jelasnya, Selasa (28/05/2024).

Ia menyebutkan, hal ini bisa dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan surat menyurat, saya berharap dalam dugaan pemalsuan izasah tersebut diusut tuntas oleh pihak berwenang.

“Selain itu juga Bambang menambahkan, hal ini akan menimbulkan implikasi kepada masyarakat, kalau namanya sudah cacat hukum berarti nanti kebijakan publiknya itu bisa cacat hukum itu kaitannya, karena yang bersangkutan tidak sah secara hukum karena ada cacat hukum dalam persyaratan akhirnya produk-produk kebijakan publiknya dinyatakan cacat hukum, katanya.

“Harusnya yang bersangkutan wajib mengundurkan diri kalau memang dugaan itu bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu,” lanjutnya.

“Yang bisa menentukan palsu tidaknya dokumen itu tentunya adalah pihak kepolisian dengan labkrimnya, itu akan ada uji forensik, kalau terbukti maka pengangkatannya sebagai kades tidak sah secara hukum,” kata Bambang kepada media ini.

( Ky )

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button