Sukabumi

Tolak RUU Penyiaran Jurnalis Sukabumi Bersatu Datangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi

Sergapreborn.id Sukabumi-Jurnalis Sukabumi Bersatu dengan tegas menyampaikan sikap menolak dan mendesak agar pasal-pasal dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers agar segera diubah.

Jurnalis Sukabumi Bersatu mendesak DPR RI untuk mengkaji kembali RUU Penyiaran tersebut dengan melibatkan semua pihak diantara organisasi wartawan dan/atau jurnalis secara terbuka, Meminta semua pihak mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu diberbagai platform.

“Mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi berkirim surat kepada komisi I DPR-RI terkait penolakan RUU Penyiaran .

Dalam aksi ini jurnalis atau wartawan yang bergabung dalam 12 organisasi profesi wartawan atau jurnalis Sukabumi bersatu membawa beberapa brosur yang bertuliskan ‘Wartawan Sukabumi Bersatu Melawan, Tolak RUU Penyiaran, yang mengancam Kebebasan Pers, Jangan Diam Lawan, Liputan Investigasi Ruh Jurnalisme, RUU Penyiaran Kok Jadi Program Legislasi Nasional Prioritas.. Ada Apa Ini? , Takut Ketahuan atau Ada Kepentingan, Diam-diam Kok Selundupkan  Pasal, KPI-DPR Main Mata.

Selepas penandatanganan surat tuntutan yang
Ditandatangani oleh Ketua komisi I  Paoji Nurjaman.

 Jurnalis Sukabumi Bersatu Datangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi
Jurnalis Sukabumi Bersatu Datangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi

Ketua koordinator aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penolakan terhadap beberapa pasal yang kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang berpotensi mengancam Kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik.

‘Kami menilai sejatinya tupoksi jurnalistik berada dibawah kewenangan Dewan Pers, Namun faktanya klausul draf RUU penyiaran dinilai dapat memunculkan tumpang tindih kewenangan antara dewan pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), ”

Menurutnya,Tiga pasal yang menjadi sorotan kami adalah, Pasal 50 B ayat 2 huruf C, dimana pasal ini mengatur ihwal pelarangan media menayangkan konten atau siaran ekslusif jurnalisme investigasi, Padahal karya jurnalisme investigasi merupakan karya tertinggi seorang wartawan atau jurnalis.

Kemudian, Pasal 50 B ayat 2 hurul K, yaitu penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah dan penghinaan atau pencemaran nama baik, Dimana dalam pasal ini bisa menimbulkan berbagai penafsiran, terutama menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal ini kami
memandang dapat menimbulkan multitafsir atau membingungkan dan dapat dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam juga mengkriminalisasi insan pers.

Jurnalis Sukabumi Bersatu
Jurnalis Sukabumi Bersatu

Selanjutnya pasal tiga 8A huruf Q dan pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia (KPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kami berpandangan pasal-pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan dewan pers.Pungkas nya””

(Aom)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button