Sergapreborn Bandung – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan melalui Sosialisasi Security Awareness bertajuk “Selalu Waspada terhadap Ancaman Siber! Dalam Upaya Pelindungan Data Pribadi Warga”, di Hotel Atlantic City, Selasa 1 September 2026.
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie mengatakan, transformasi digital memberikan kemudahan dalam pelayanan pemerintahan, namun juga menghadirkan risiko terhadap keamanan sistem dan data.
“Pengamanan siber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder,” ujarnya.
Menurutnya, setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi, antara lain dengan melindungi akun, kata sandi, dan memperlakukan data sebagai aset yang harus dijaga.
Sedangkan Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yusuf Cahyadi menyampaikan, sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi ancaman siber sekaligus memperkuat pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan digital.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Asep Denny Surbakti membagikan praktik JabarProv-CSIRT dalam menghadapi insiden siber. Materi mencakup pelaporan dan penanganan insiden, koordinasi lintas pihak, vulnerability assessment, penetration testing, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Materi pelindungan data pribadi juga disampaikan Rindy, S.Kom., MTI., JNCIS, CEH, ECSA, LA/A ISO 27001, DPO dari Kemkomdigi. Ia menekankan pentingnya pengamanan kredensial, penerapan multi-factor authentication (MFA), VPN, dan pembaruan perangkat lunak untuk meminimalkan risiko keamanan.
Melalui sosialisasi ini, Diskominfo Kota Bandung mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin waspada terhadap ancaman siber dan berperan aktif dalam menjaga keamanan informasi serta data pribadi.
Penguatan keamanan digital diharapkan dapat berjalan beriringan dengan transformasi digital pemerintahan, sehingga layanan publik tetap aman, andal, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
(Mulyani)
