Diduga Program PSR Desa Kampung Melayu Serobot Tanah Warga

0
132

Sergapreborn, Katingan-Kalteng

Peremajaan Sawit Rakyat, ( PSR ) yang terletak di Desa Kampung Melayu Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah (KALTENG) diduga kuat serobot tanah warga, dan ada dugaan memalsukan surat tanah milik warga .

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh wartawan Sergapreborn, dilokasi beberapa hari yang lalu kepada warga mengatakan, disini rata-rata tanah sudah ada pemiliknya dan ada bukti surat menyuratnya yang dikeluarkan oleh kepala desa, tiba-tiba ada program Peremajaan Sawit Rakyat ( PSR ) yang saya ketahui dikelola oleh dua kelompok tani, yakni
kelompok tani Melayu Mandiri, diketuai oleh Yanto alias Ayus, dengan luasan kawasan lahan seluas 442 hektar, dan Kelompok tani, Melayu Sejahtra diketuai oleh Dean, dengan luas kawasan lahan 216, hektar itu semua merupakan lahan milik warga yang sebagian sudah ada suratnya dan sudah ada tanaman buah-buahan dan rotan milik warga”,kata warga.

” Saya sangat heran kenapa berani mengerjakan tanah yang sudah memiliki surat SKT dan tampa memberi tau atau sosialisasi kepada pemiliknya tiba-tiba menggusur lahan yang sebagian sudah ada tanaman nya, setelah saya cari tau aktivitas yang menggunakan alat berat jenis Exsafator tersebut, adalah program Peremajaan Sawit Rakyat,( PSR ) karena sebelumnya tidak ada pemberitauan baik itu dari kepala desa, maupun dari ketua kelompok tani, karna itu terkena lahan saya ahirnya kegiatan tersebut saya hentikan sementara sambil menunggu siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu,karna selain kegiatan tersebut diatas tanah saya yang memiliki legal stending surat yang sah,dan saya tidak tergabung dalam program itu saya minta pertanggung jawaban atas pengrusakan lahan tersebut, dengan terpaksa sebelum ada penyelesaian kepada pemilik tanah kegiatan tersebut, tidak boleh dilanjutkan dan saya dan kawan-kawan yang sudah dirugikan ingin menempuh jalur hukum agar diadili seadil adilnya,” tutur warga.

Perlu diketahui,
progran Peremajaan Sawit Rakyat ( PSR ) itu anggaran tahun pengajuan tahun 2020,dan pelaksanaan 2021.

Sementara Muhammad Yusuf , kepada Wartawan Sergapreborn ketika diwawancarai beberapa hari yang lalu dilokasi mengatakan, ini yang digusur lahan saya yang sudah ada taman tumbuhnya kurang lebih seluas 16 hektar , lahan ini ada suratnya yang dikeluarkan oleh kepala desa sejak beberapa tahun yang lalu, kenapa dikerjakan tanpa ada kordinasi dengan pemilik tanah , saya menduga adanya penggusuran ini ada indikasi pemalsuan surat tanah yang saya miliki, hingga berani seenaknya lahan yang sudah ada legal stending yang sah dikerjakan.

Setau saya yang namanya PSR itu meremajakan sawit rakyat yang notabenya sudah diatas 20 tahun, baru diremajakan sedangkan fakta dilapangan yang termasuk yang jadi korban penggusuran itu bukan sawit, sebagian lahan kosong yang setiap tahun saya tanami padi, dan lahan yang sudah ada tanaman rotan yang digusur itu.

” Saya tetap akan minta ganti rugi atas tanah saya yang digusur oleh pihaknya, dan saya minta diproses secara hukum atas pengrusakan lahan saya,”

Ayus yang mengaku sebagai ketua kelompok tani Melayu Mandiri, dan merangkap sebagai pemborong proyek Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut ketika wawancarai Wartawan Sergapreborn, via telepon seluler beberapa hari ysng lalu mengayakan, pihaknya membenarkan dirinya sebagai ketua kelompok tani Melayu Mandiri, dan sekaligus sebagai pemborong kegiatan tersebut, selain itu juga program ini saya kerja sama dengan kades karena beliau yang punya wilayah , saya sedikitpun tidak mengambil hak tanah warga dan progran PSR ini nantinya kembali kepada masyarakat jika sudah selesai, menyangkut tanah Muhamad Yusuf itu yang kena gusur itu kalau tidak mau ya akan kita kembalikan kepada pemiliknya bukan mau saya ambil, terlebih kalau saya disuruh mengganti rugi tanahnya secara diam-diam saya tidak mau, karena pada saat itu tanah yang dimiliki Muhamad Yusuf, ketika saya pertanyakan surat menyuratnya tidak dapat menunjukan maka itu yang saya tidak mau, terkait tanah yang sudah kami kerjakan itu menurut keterangan kades itu bukan tanah warga, itu tanah aset desa”, kata Ayus.

” Ayus menambahkan, surat tanah warga itu kebanyakan memegang surat segel dan setiap satu segel, berjumlah 7 hektar sekarang diperbolehkan satu orang hanya bisa memiliki 4 hektar saja tidak bisa lebih, program ini saya bekerja sama dengan kepala Dinas Kabupaten, dan Dinas Provinsi pastinya dalam hal ini saya tidak akan membohongi warga bahkan program ini baru saja berjalan sudah ribut seperti ini, saya sudah menduga orang-orang yang meributkan itu kelompok- kelompok mereka yang tidak senang dengan saya,” tutur Ayus.

(Kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here