Kerinci

Pengelolaan Dana Bos SDN 141/III Selampaung Diduga Tidak Transparan

Sergapreborn Kab.Kerinci. Dalam Permendikbud No.6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Sekolah reguler, semua penggunaannya sudah tercakup dan transparan. Namun hal tersebut tidak berlaku di SDN 141/III Selampaung karena diDUGA semua diatur kepala sekolah, tidak melibatkan dewan guru dan tidak diketahui kegunaannya.

Hasil penelusuran awak media SERGAPreborn di SDN 142/III Selampaung hari Senin, 31/1/2022, tampak gedung dan lingkungan dalam sekolah tidak terurus, dinding ruang kelas kelihatan kotor, beberapa ruang kelas kaca jendela pecah, ada tanah runtuh tepat dipinggir gedung kelas VI, pagar sekolah dari bambu dan lantai pekarangan yang tidak rata dan gersang tidak ada satupun pot bunga. Awak media hanya bertemu Waka dan guru-guru honorer sedangkan kepala sekolah sudah pulang padahal jam sekolah baru sekitar 11.00 wib.

Dari keterangan Waka dan guru-guru hornorer, saat Dana BOS cair, pengelolaan dan kemana aliran dana nya semua tidak ada yang melibatkan dewan guru. Semuanya langsung kepala sekolah bahkan bendahara hanya tanda tangan berkas saja setelah itu tidak mengetahui kelanjutan dana BOS tersebut. Siswa di SDN 141/III Selampaung berjumlah 102 orang, dewan guru tidak mengetahui selama ini besaran per siswa mendapat dana BOS karena selama Abas.T, S.Pd menjabat kepala sekolah tidak diketahui pengelolaannya. Tenaga guru honorer ada 7 orang menerima gaji per 4 bulan dengan jumlah Rp 700.000,- per orang.

Dalam wawancara awak media beberapa waktu lalu dengan Kadis Pendidikan kab.Kerinci, mengatakan bahwa dengan dana BOS bisa digunakan untuk perbaikan ringan seperti pengecatan, mengganti kaca jendela yang pecah dan membeli papan tulis yang sudah tidak layak lagi. Namun jika untuk kerusakan sedang dan berat harus melalui pengajuan Dapodik atau DAK.

Sikorman aktivis LSM Fakta angkat bicara, “Seorang kepala sekolah harus kreatif dalam hal inovasi untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Bukan hanya kreatif jika dana BOS cair dan tidak transparan pengelolaannya. Dalam juknis pengelolaan dana BOS No.6 tahun 2021 ada 12 komponen yang bisa dilaksanakan termasuk untuk memperbaiki meubelair, di SDN 141/III Selampaung patut DiDUGA dana BOS dikuasai sendiri pengelolaannya oleh oknum kepala sekolah untuk kepentingan pribadi dan tidak adanya transparansi terhadap dewan guru. Untuk gaji honorer besarannya juga diatur dalam juknis BOS namun di SDN 141/III tenaga honorer DIDUGA menerima gaji tidak sesuai.”

“Kami dari LSM Fakta akan meneruskan masalah penggunaan dan pengelolaan dana BOS SDN 141/III Selampaung ke pihak Dinas terkait bahkan jika perlu mengirimkan surat ke Ombudsman dan ke Kemendikbud RI, agar menjadi contoh untuk semua kepala sekolah yang bermain dalam dana BOS.” Tegas Sikorman.

Sampai berita ini diterbitkan, Abas.T.S.Pd selaku Kepala Sekolah tidak bersedia di konfirmasi awak media.

( SERGAPreborn-bers )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button