Dana Desa dikucurkan pemerintah pertama kalinya pada tahun 2015. Semula, Dana Desa ditransfer melalui rekening pemerintah daerah. Tetapi, sejak tahun 2020, Dana Desa tidak lagi ditransfer melalui rekening pemerintah daerah namun langsung ke rekening kas desa (RKD).

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Jika ada tindak dugaan penyelewangan Dana Desa oleh Kepala Desa atau pemerintah desa, masyarakat dapat melaporkannya.