Tasikmalaya – Sergapreborn
90% Program BPNT Menjadi Sorotan Publik
Lagi – lagi menjadi pertanyaan buat kami ? dengan diduganya menutup nutupi terjadinya kelompok PKH RT 08 , 19 , dan 11 yang masih dengan sengaja mengumpulkan kartu KPM BPNT dimana kerahasiaannya patut dijaga karena terdapat no PIN , yang menjadi pertanyaannya siapa yang harus disalahkan , BPNT merupakan satu program unggulan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan , BPNT juga harus tepat waktu , didalam peraturan pemerintah disahkan 3 Mentri , BPNT harus tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas , sangat kontradiktif dengan yang terjadi di wilayah Tamansari kota Tasikmalaya , kelompok mengumpulkan kartu KPM sehingga penerima manfaat menjadi tidak mengerti , oknum tersebut akan menjadikan masyarakat supaya menjadi bodoh ,
Lurah Setiawargi menyebutkan kepada kami melalui pesan WhatsApp Senin 22/02/2022 pukul 10²⁴ , tanggapan apa ? Sudah diklarifikasi dengan semua e warung RW , dihadiri babinsa ,babinmas … Hadir juga kang ( i ) dan siap menyampaikan ke pa soni ,” terangnya
Lanjutnya Atos dikumpulkan sok we ngobrol sareng ( i ) abina nuju rapat ” sudah dikumpulkan silahkan bicara sama ( i ) sayanya sedang rapat, ” jelasnya
Dari pengakuannya ( i )melalui telpon seluler ” menjelaskan kepada kami supaya mengundang awak media yang bersangkutan biar semua clear , kalo sergap tidak piduit ,” (selalu duit) ” sergap mencari kebenaran saya tanggungjawab , kalau saya tidak bersangkutan dengan soni tidak bersangkutan dengan us tidak bersangkutan ,” terangnya
Lanjutnya malah saya bilang “hayu urang ngopi ” ayo ngopi bareng red ,” terangnya
Camat Tamansari menjelaskan kepada tim melalui media WhatsApp 28/02/2021 ini bukan sepenuhnya kewenangan Camat pa, BPNT merupakan program KEMENSOS leading sektornya Dinas sosial , saya harus koordinasi ke dinas sosial pendamping juga sama diangkat dan diberhentikan oleh kemensos dipertanggungjawabkan juga oleh-oleh kemensos ,” jelasnya
Saya ditunjuk Tim koordinator kecamatan , pertama tidak pernah beri SK sebagai TIKOR kedua tidak dibekali PEDUM ( pedoman Umum ) serta juklak juknisnya ,” tandasnya
Ditempat berbeda Dinas sosial kota Tasikmalaya sekdis Hendra memberikan tanggapan , dulu memang tahun tahun yang lalu pernah terjadi dibeberapa wilayah kota Tasikmalaya , tapi dari per Januari sampai Pebruari tahun ini semua sudah tidak ada lagi kejadian ,” jelasnya
Hendra pun menjelaskan kalau ada kasus seperti ini kelompok masih mengumpulkan kartu BPNT itu guna tidak terjadi penumpukan masyarakat ( Protokol kesehatan ),” tandasnya,
Hendrapun menjelaskan, Padahal kejadian pengkolektifan kartu ATM BPNT oleh oknum e-waroeng itu sudah berlangsung lama jauh sebelum pandemi covid-19, bahkan beberapa kartu ATM KPM ada yg sampai hilang oleh sang pengkolektif , ada oknum yang mencairkan kartu ATM KPM lantas tidak diberikan kepada hak warisnya , ada kartu ATM yang di gadaikan , ada KPM selama ia sebagai penerima manfaat belum pernah pegang kartu ATM karena di pegang oleh pengkolektif , banhkan ada oknum TKSK dan pendamping PKH yang ikut bermain dalam pengadaan dan penyuplaian komoditi BPNT Tutur Hendra .
Ditempat yang sama Hendra mengatakan bahwa ada beberapa oknum Lurah yang ikut bermain dengan meminta jatah/ bagian ketika pembagian BPNT perluasan dilakukan di Kantor Kelurahannya.
Menurut Hendra menandaskan Bahkan ada orang BNI juga yang ikut bermain dalam program bont. Yang Intinya Hendra hampir semua tahu hal-hal kejadian yang bersebrangan dengan aturan yang termaktub dalam Pedum pengelolaan BPNT, dan akan saya pecat, tandas Hendra , ya tapi tidak seperti revolusi disakaliken , anu pastina kudu rada bertahap untuk melakukan perubahan hal tersebut kata Hendra .
Dinas sosial menangani 9 PMKS, tapi yang menjadi perhatian publik 90% masalah BPNT, jelas Hendra. Sampai di dompet saya ada 6 kartu ATM dari KPM yang melaporkan saldonya kosong, aku Hendra . Padahal kata beliau belum pernah seorangpun KPM yang melempar beras kepada saya , bahkan KPM yang datang ke dinaspun gak ada , aku Hendra d ruang kerjanya .
(Tim)
