Kalimantan Tengah

M Abadi Pertanyakan Proses Hukum Korporasi Penyebab Karhutla

Sergapreborn Sampit – Kalteng. M Abadi ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin waringinTimur, ( Kotim ) M. Abadi mempertanyakan proses hukum yang menjerat PT Menteng Jaya Sawit Perkasa (MJSP).

Menurutnya sebab pada tahun 2019 lalu koorporasi ini terseret oleh kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun hingga kini belum jelas penanganannya apakah sampai ke meja peradilan atau tidak?

“Sejauh ini saya lihat kasus karhutla yang terjadi di tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022 ini tidak pernah tertdengar proses hukumnya lebih lanjut.

Padahal secara tegas dan jelas KLHK menyegel perusahaan itu karena wilayah konsesinya yang terbakar tetapi sampai detik ini saya belum melihat kasusnya sampai ke tangan Pengadilan,”tegas Abadi Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim 10/05/2022.

M Abadi menyebutkan penegakan hukum kepada korporasi jika memang demikian maka dilakukan setengah hti.

Bahkan untuk di Kalteng pun patut dipertanyakan.

Padahal, lanjut dia kebakaran hebat terjadi pada tahun 2019 lalu. Parahnya hanya banyak menyeret kepada masyarakat kecil yang kelas petani sementara pemilik lahan besar dalam wilayah izin usaha perkebunan tidak pernah sampai dsidaingkan.“Inilah yang patut dipertanyakan, kenapa dari kejadian 2019 itu korporasi yang sudah jelas terbakar tidak ada proses hukumnya. Ini artinya KLHK juga setengah hati dan terkesan main-main untuk menegakan hukum itu,”tegas dia.

Menurut Abadi kasus itu jika diproses ke meja pengadilan maka seharusnya mengambil peradilan di wilayah kejadian tindak pidana.”Locusnya kan di Kotim sehingga harusnya diadili disini, tapi entah apa sudah ada yang masuk pengadilan atau tidak sejauh ini,”tegasnya
Pertanyaan legislator ini cukup beralasan.

Sebab dari sejumlah kasus kebakaran lahan di Kotim yang tercatat hingga mendapatkan keputusan hukum tetap mayoritas adalah mereka kalangan petani dan tukang bersih lahan.
Mereka rata-rata divonis bersalah dengan menjalani pidana penjara hingga 1 tahun kurungan.
Lahan yang mereka bakarpun hanya dipergunakan untuk bercocok tanah dan bertahan hidup. Tetapi disatu sisi koorporasi yang terbakar puluhan hingga ratusan hektarepun belum pernah sampai ke meja peradilan setempat.
Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyegel lahan kebakaran milik 9 perusahaan pemegang izin konsesi di Kalteng. Areal yang disegel itu terdiri dari 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 2 perusahaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan luas areal yang terbakar mencapai 2.906,8 Ha.

( Kr )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button