Kerinci

Pungli Biaya Ijazah Di SMKN 5 Kerinci

Sergapreborn Kab.Kerinci. Dana BOS reguler merupakan program pemerintah pusat melalui Kemendikbud RI kepada sekolah yang dapat di manfaatkan untuk berbagai operasional sekolah, yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, diatur dalam Permendikbudristek no.2 tahun 2022 tentang syarat penerima dana BOS reguler dan kinerja, termasuk penggunaan dana BOS di sekolah.

Sedangkan dalam Permendikbud no.75 tahun 2020 tentang Komite sekolah yang bersifat sumbangan sukarela dan mengatur tupoksi kerja pengurus Komite. Namun masih ada sekolah yang mencoba untuk mengangkangi peraturan-peraturan tersebut dan itu sudah berlangsung lama.

Hasil penelusuran dan konfirmasi dengan narasumber ( inisial sebut saja Bunga ) menyampaikan bahwa di SMKN 5 semua siswa-siswi kelas XII kelulusan tahun 2022 pada saat mengambil ijazah di wajibkan membayar uang sebesar Rp 130.000.00,- ( Seratus tiga puluh ribu rupiah ) langsung dengan oknum guru yang juga merangkap sebagai bendahara Komite yaitu Wilis Pebrianita serta harus lunas uang Komite.

“Saya menyerahkan uang untuk pengambilan ijazah ke Ibu Wilis di rumahnya namun karena saya masih ada tunggakan uang Komite maka ijazah tidak diberikan saat itu dan sampai sekarang ijazah masih ditahan sekolah melalui Ibu Wilis.”

Dalam pemberitaan sebelumnya di media ini diketahui bahwa iuran Komite SMKN ada banyak macamnya, ada dua orang oknum guru sebagai bendahara : Wilis Pebrianita dan Noni Sasmita, ada keterlibatan Waka kesiswaan Robi Putra Wendi, Ketua Komite Pendoni Sesnova hanya nama yang tertera di kertas iuran, hal tersebut di ketahui oleh Susmita sebagai Kepala Sekolah.

Noverial aktivis LSM Fakta angkat bicara, “Permasalahan di SMKN 5 Kerinci perlu ditindaklanjuti dengan serius karena Kepala Sekolah melalui bendahara Komite yang juga seorang guru sudah berani memungut biaya pengambilan ijazah yang tidak tahu untuk keperluan apa, dan bagi yang belum lunas uang Komite, ijazah di tahan bahkan ada sampai sekarang. Seorang guru ( bendahara Komite ) sampai bisa melakukan pungutan liar dalam sekolah, jelas atas perintah, di ketahui dan di setorkan kepada Kepala Sekolah Susmarlita.”

“Dalam Permendikbudristek no.2 tahun 2022 tentang syarat penerima dana BOS reguler dan kinerja, termasuk penggunaan dana BOS di sekolah, sudah jelas mengatur. Dan dalam juknis Komite juga dikatakan bersifat sumbangan sukarela. Kalau ini ada unsur pemaksaan dari pihak sekolah. Kami dari LSM Fakta akan segera melayangkan surat resmi ke dinas pendidikan Provinsi Jambi dengan tembusan ke Kemendikbud RI serta melaporkan tindakan pungli ke saber pungli Provinsi Jambi.” Tegas Noverial.

Sampai berita ini diterbitkan pihak sekolah tidak bisa di hubungi.

( Sergapreborn-bers )

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button