Tasikmalaya

Kabag Sumber Daya Manusia RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Dinilai Kurang Produktif Dalam Menjalankan Tugas

SergaprebornKota Tasikmalaya Rsud dr Soekardjo merupakan suatu badan layanan umum daerah (BLUD) yang menjadi Unit Pelayanan Terpadu Daerah Khusus (UPTDK) yang berada dibawah SKPD Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, yang mana diberikan kewenangan dalam mengatur rumahtangganya sendiri dalam menjalankan operasional dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat kota Tasikmalaya.

Kewenangan tersebut salah satunya dalam pengadaan pegawai. Yang mana Rsud dr Soekardjo diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai secara tidak tetap atau yang istilahnya disebut pegawai PTT, yang dijalin kontrak kerja antara pihak ke satu (Direktur) dengan pegawai yang dibutuhkan (pegawai PTT) yang masa kontraknya 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan penilaian kinerja nya sampai batasan usia maximal 58 tahun. namum hal tersebut pada kenyataannya berbeda.

Menurut salah satu pegawai PTT yang berinisial AJ yang berhasil kami wawancarai, Rsud dr Soekardjo dalam pengadaan pegawai yang melibatkan pejabat pengadaan pegawai (KABAG SDM) tidak sama sekali memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB & ABK) yang sudah ditentukan dan Koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya pun tidak dijalin, sedangkan dalam aturan Rsud dr Soekardjo wajib lapor/berkoordinasi dalam segi Penerimaan Pendapatan, Pengelolaan Aset Tetap yang berhubungan dengan belanja Modal yang nantinya dicatat menjadi Aset Daerah, pengadaan serta pengelolaan pegawai baik itu PNS,PPPK,maupun PTT, kemudian perpanjangan perjanjian kontrak kerja untuk pegawai tidak tetap (PTT) juga lambat dikerjakan oleh bagian SDM/Kepegawaian/Urusan kepegawaian, bahkan sampai bulan mei tahun 2022 pun Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja (SPKK) untuk PTT masih belum ada sementara gajih PTT dibayar dari bulan januari (awal tahun) dan kejadian tersebut hampir terjadi setiap tahun.

Yang menjadi persoalan bagaimana ini dalam mempertanggung jawabkan dalam laporan keuangan pada buku kas umum (BKU) dalam kode rekening belanja gaji pegawai tidak tetap dbayarkan/dikeluarkan pada sisi kredit pada BKU sedangkan surat perjanjian kesepakatan kerja (SPKK) ny pun belum ada. Bagaimana kinerja KABAG SDM dalam menjalankan tugasnya,?? seolah olah dibuat asal asalan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (khususnya pegawai PTT) dan banyak yang mendapatkan Surat Perintah (SP) kerja tidak sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan, banyak ketumpang tindihan jumlah pegawai dimasing masing ruangan/instalasi (ada yang kelebihan, bahkan ada yang kekurangan), laporan database pegawai tahunan pun tidak dilaporkan terhadap BKPSDM Kota Tasikmalaya.

AJ berharap kepada Walikota Tasikmalaya Drs H Muhamad Yusuf melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Tasikmalaya, Asisten Administrasi (ASDA III) serta kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia, agar bisa MENGGANTI SECEPATNYA Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (KABAG SDM) pada Rsud dr Soekardjo karena dinilai kurang produktif dalam menjalankan tugas, bagaimana pegawai Rsud dr Soekardjo bisa memberikan pelayanan secara optimal terhadap masyarakat, kalau pegawai di dalamnya baik yang berstatus PNS,PPPK,PTT tidak dikelola secara benar oleh bagian SDM yang kepala bagian SDM ny sendiri kurang produktif.

-UB/arie

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button